Sutarmidji Ingatkan Kepala Desa Harus Miliki Tekad Merubah Status Desanya

KalbarOnline, Kubu Raya – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengingatkan seluruh Kepala Desa se-Kalbar untuk bisa dan memiliki tekad untuk merubah status desanya dari desa teringgal menjadi desa mandiri.

“Ada Kepala Desa dan masyarakat tak mau untuk menaikan status desanya untuk menjadi desa mandiri, karena mereka beranggapan duitnya paling besar, makin sangat tertinggal makin besar anggaran ADD. Itu salah, desa tertinggal tentu tidak dipandang orang,” tegas Sutarmidji saat berkunjung dan bersilaturahmi dengan masyarakat Desa Padang Tikar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Selasa (2/4/2019).

“Itu adalah cara berpikir yang salah, jangan kita berpikir anggaran yang didapat lebih besar, kasihan masyarakatnya dan akhirnya desa kita tidak bisa bersaing, sebesar apapun dana desa itu kalau cuma dana desa yang diharapkan untuk membangun menjadi desa mandiri, 50 tahun pun tidak akan berubah,” timpa Midji.

Untuk itu, orang nomor wahid di Bumi Tanjungpura ini menyarankan agar para Kepala Desa melakukan kunjungan semacam studi banding ke Desa Sutera Mandiri di Sukadana, Kabupaten Kayong Utara.

“Hampir semuanya desa yang ada di Kayong Utara itu kondisinya bagus, Desa Sutera Mandiri adalah satu-satunya desa mandiri yang ada di Kalimantan Barat. Desa mandiri itu adalah status desa yang tertinggi, semuanya lengkap, selain itu ada desa maju, desa berkembang dan desa tertinggal dan desa sangat tertinggal,” jelas dia.

Dirinya berjanji akan memberikan insentif atau program sekitar Rp300-Rp400 juta kepada Kepala Desa yang bisa mengubah status desanya dari desa tertinggal menjadi desa mandiri.

“Yang tetap mempertahankan desanya tertinggal dan sangat tertinggal, biarkan, jangan diurus dulu, karena Kepala Desa dan masyarakatnya tak mau maju. Pendamping desa juga harus jeli, jangan hanya damping saja, tak tau bagaimana mewujudkan desa mandiri, karena Desa Sutera Mandiri itu yang berperan adalah pendamping desa,” tukasnya.

Mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini juga mengungkap bahwa sekitar 20 persen belanja langsung dari APBD Provinsi tahun 2020 akan diarahkan untuk membangun 52 indikator desa mandiri.

“Yang menjadi tanggung jawab provinsi ada 17 indikator yang berat-berat,” tukasnya.

Dalam kesempatan itu, Midji juga menyampaikan program Pemerintah Pusat hingga Provinsi salah satu prioritasnya adalah meningkat bidang pendidikan.

“Pendidikan itu harus menjadi perhatian kita bersama, jangan ada anak kita yang tidak tamat SMA, karena tahun depan untuk SMA dan SMK tidak lagi membayar uang sekolah, akan digratiskan dan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi, selain itu yang tak mampu akan saya alokasikan anggaran sekolah bagi anak yang tak mampu, kalau bapak mau mengubah ekonomi keluarga tidak ada lain selain memperhatikan pendidikan anak-anak kita. Kalau kita mau bahagia di masa tua, maka pendidikan anak harus diperhatikan,” imbuhnya.

Ia juga mengingatkan Pemkab Kubu Raya agar usulan-usulan yang ada di Musrenbang RKPD tahun 2020 yang bisa disinergikan dengan provinsi supaya cepat disampaikan.

“Bagian kinerja dinas-dinas, kita akan prioritaskan dari hasil musrenbang Kabupaten Kubu Raya akan kita sinergikan dengan provinsi. Kalau Pemerintah Kubu Raya bisa mencarikan lahan, akan saya bangun sekolah unggulan, karena setiap kabupaten direncanakan akan saya bangun sekolah unggulan, untuk tahun ini Kabupaten Sambas dan Mempawah,” jelasnya.

Ia juga meminta kepada Camat untuk mendata sekitar 50 rumah yang tak layak huni untuk dilakukan perehaban. “Tapi utamakan rumah-rumah pinggiran, kasih tau saja ke saya,” pungkasnya. (*/Fai)