Categories: Ketapang

Buka Sosialisasi Permendagri, Martin Rantan ke OPD: Susun APBD 2019 Cerminkan Visi Misi Kepala Daerah

KalbarOnline, Ketapang – Bupati Ketapang, Martin Rantan berharap kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar dalam menyusun APBD tahun 2019 nanti dapat mencerminkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang serta bersinergi dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Pernyataan itu disampaikan Martin Rantan saat membuka kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2019 integrated assets settlement (lanjutan) dan launching ATM non tunai Bank Kalbar di Borneo Emerald Hotel Ketapang, Senin (30/7/2018).

“Dalam visi nomor dua yaitu meningkatkan infrastruktur daerah, yang harus diselesaikan di tahun 2019 ini adalah pembangunan jalan Pelang – Batu Tajam, kita anggarkan Rp60 milyar,” ujarnya.

Selain itu, Martin juga menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo dalam mengalokasikan anggaran yang terbatas, sementara daerah luas harus lebih difokuskan ke satu sasaran sehingga dapat diselesaikan.

Serta ia mengingatkan agar dalam penyusunan APBD harus taat asas dan taat terhadap jadwal yang telah diatur dalam Permendagri nomor 38 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2019.

“Anggaran yang dialokasikan didedikasikan untuk kepentingan masyarakat dilaksanakan secara efektif dan efisien,” pintanya.

Lebih lanjut, Martin mengatakan anggaran yang disusun dengan prinsip money follow program yaitu program kegiatan yang benar-benar bermanfaat bukan hanya sekedar tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah yang bersangkutan.

“Memperhatikan kewenangan pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan dalam mengalokasikan anggaran di tahun 2019,” katanya.

Usai menyampaikan arahannya, Martin Rantan melaunching kartu ATM yang merupakan kerja sama antara Pemkab Ketapang dengan PT Bank Kalbar Cabang Ketapang. Kerja sama ini dalam upaya peningkatan akuntabilitas dan transfaransi pengelolaan keuangan daerah serta pelaksanaan instruksi presiden nomor 10 tahun 2016, tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Selain itu berdasarkan surat edaran Mendagri nomor 910/1867/SJ tertanggal 17 April tahun 2017, tentang implementasi traksaksi non tunai pada Pemerintahan Kabupaten/Kota. Kegiatan yang berlangsung selama sehari tersebut diikuti oleh perwakilan dari seluruh OPD dengan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri. (Adi LC)

Jauhari Fatria

Saya Penulis Pemula

Leave a Comment
Share
Published by
Jauhari Fatria

Recent Posts

Kilas Balik Sejarah Putussibau Tahun 1895, Pernah Dipimpin Controleur LC Westenenk

KalbarOnline, Putussibau - Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan HUT…

18 seconds ago

Staf Ahli Bupati Ketapang Bacakan Pembukaan UUD 45 pada Peringatan Hari Lahir Pancasila 2024

KalbarOnline, Ketapang - Menggunakan pakaian adat nusantara, Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik…

4 mins ago

Wakili Bupati Ketapang, Dharma Buka Penilaian dan Lomba Kelurahan se-Kalbar di Desa Istana

KalbarOnline, Ketapang - Mewakili Bupati Ketapang, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Dharma…

6 mins ago

Atlet PPLP Kalbar Katyea E Safitri Jadi Pembawa Bendera Merah Putih di Opening Ceremony ASG 2024

KalbarOnline, Vietnam - Berkekuatan 50 personel, kontingen Indonesia beratribut kemeja batik biru yang dikombinasikan dengan…

44 mins ago

Menelusuri Keindahan Air Terjun Saka Dua di Sanggau Kalimantan Barat

KalbarOnline, Sanggau - Kalimantan Barat terkenal dengan keindahan alamnya yang memukau. Salah satu destinasi yang…

5 hours ago

Dapat Bisikan Gaib, Syarif Muhammad Nekat Terjun dari Jembatan Kapuas, Polisi: Ini Upaya Bunuh Diri

KalbarOnline, Pontianak - Mengaku mendapat bisikan gaib, Syarif Muhammad Ikhsan (39 tahun) nekat terjun ke…

8 hours ago