Menteri LHK : Dinas Berkontribusi Dalam Pengelolaan Informasi Publik

KalbarOnline, Pontianak – Juru Bicara Presiden, Johan Budi SP dan Menteri Komunikasi dan Informatika serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bersama seluruh stakeholder jajaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Kalimantan Barat, di Pontianak.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar mengatakan dalam kesempatan yang baik ini, pihaknya telah memberikan edukasi kepada Aparatur tingkat Provisi maupun Kabupaten/Kota, terkait dengan fungsi pendukung kebijakan politik para kepala daerah, Gubernur hingga Bupati.

“Ini kesempatan saya, mengingatkan kawan-kawan untuk menopang fungsi politik eksekutif, Pak Gubernur, dan Bupati serta Walikota. Karena pada dasarnya, dinas-dinas bekerja untuk membantu tugas Gubernur dan Bupati serta Walikota,” kata Menteri LHK kepada awak media ditemui usai kegiatan FGD dengan tema Tantangan dan Pendekatan Komunikasi public di Era Digital, Senin (14/5) siang.

Nurbaya mencontohkan segala kegiatan seremoni pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota baik itu infrastuktur, irigasi dan lainnya pesan yang diinginkan kepala daerah tersebut harus dapat diterima oleh publik artinya segela pesan yang disampaikan ke publik dapat dimengerti masyarakat.

“Ini lho, yang dibangun ini adalah untuk rakyat, dan seharusnya pesan-pesan seperti itu harus di olah dengan baik serta jujur untuk kepentingan publik,” ucap, Nurbaya.

Adapun hal lainnya tambah Nurbaya yakni terkait dengan Keputusan para Kepala daerah proses awal hingga penyelesaian program juga harus sampai ke publik. Demikian juga dengan penanganan krisis, mekanisme penanganan juga mesti diterima oleh publik.

“Karena yang disebut politik eksekutif itu, terdiri dari tingkatan Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota dan mungkin Kepala desa juga. Nah, peran media sosial disini menjadi sangat penting, dan tadi Pak Rudiantara telah banyak menjelaskan,” jelas Nurbaya. (ian)