Pj Gubernur Kalbar Ingatkan MABM Tidak Terjebak Politik Praktis

Mubes V MABM Kalbar

KalbarOnline, Pontianak – Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) melaksanakan Musyawarah Besar (Mubes) ke V untuk menyusun program terbaru sekaligus menentukan pimpinan MABM Kalbar dalam rangka mengangkat marwah melayu di Kalbar, di Grand Mahkota Hotel Pontianak, Rabu (28/2) malam.

Kegiatan dihadiri oleh Ketua DPD RI, Oesman Sapta Oedang, Pj Gubernur Kalbar, Dodi Riyadmadji, Sutarmidji dan Ria Norsan, tokoh adat dan tokoh agama, serta tamu undangan lainnya.

Pj Gubernur Kalbar, Dodi Riyadmadji dalam sambutannya mengaku merasa terhormat dapat hadir dalam Mubes V MABM Kalbar.

Menurutnya, selain silaturahmi, juga dalam rangka mempererat kesatuan dan persatuan antara sesama, khususnya keluarga besar masyarakat Melayu Kalbar.

“Kita berharap melalui musyawarah besar ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat yang besar bagi peningkatan peran serta MABM Kalbar dalam pembangunan sekaligus dapat bermanfaat bagi pengembangan konsolidasi organisasi sebagai bagian dari komponen bangsa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Mubes V MABM Kalbar ini, menurut Dodi, mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dan strategis, selain diamanatkan dalam AD/ART organisasi, juga merupakan suatu upaya dari MABM Kalbar untuk menyamakan, menyatukan dan menyelaraskan program kerja dan kegiatan organisasi sebagai upaya mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.

Dalam Mubes ini, Dodi mengharapkan semua pihak dapat berpikir rasional, memegang teguh etika dan moral, turut menegakan hukum dan keadilan, serta membangun budaya tumbuh dari kepribadian dan keselarasan dengan jati diri bangsa yang sehat, mempertahankan kemerdekaan serta ambil bagian dalam setiap proses pembangunan.

“Oleh karena itu, MABM Kalbar dengan gerakan dan aktivitas ditengah-tengah masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan partisipasinya dan bersama-sama pemerintah memenangkan kehidupan yang demokratis demi tegak dan kokohnya NKRI dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera,” harapnya.

Hal ini juga lanjutnya, sejalan dengan maksud yang terkandung dalam Undang-undang tentang organisasi kemasyarakatan.

Dimana dalam Undang-undang tersebut telah diarahkan agar organisasi kemasyarakatan dapat memberikan andil yang besar dalam upaya bangsa mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

“Dengan maksud tersebut, kehadiran MABM Kalbar diharapkan benar-benar dapat memberikan nilai lebih, bentuk peran dan fungsinya bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang berbudi luhur, sesuai fungsinya dalam membangun adat budaya Melayu sebagai mitra pemerintah,” tukasnya.

Dirinya juga menegaskan agar MABM maupun organisasi lainnya, harus meningkatkan kemampuan membangun komunikasi yang luwes dan efektif baik dengan masyarakat maupun pemerintah.

“Sehingga partisipasinya dapat disinergikan dengan program dan kebijakan pemerintah dalam pembangunan,” tuturnya.

Dodi juga mengingatkan agar MABM Kalbar selalu memegang fungsi utamanya sebagai organisasi kemasyarakatan dengan menggali dan mengembangkan segenap potensi adat budaya Melayu untuk kepentingan pembangunan, meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam wujud toleransi dan persaudaraan dengan mengesampingkan unsur primordialitas dan etnisitas serta dapat menjadikan perbedaan dan keberagaman khazanah budaya bangsa sebagai perajut harmonisasi di tengah kehidupan masyarakat yang pluralistik.

“Sebagai organisasi kemasyarakatan, saya mengingatkan MABM Kalbar tidak terjebak dalam kegiatan politik praktis. Karena hal tersebut tentu bertentangan dengan AD/ART dan peraturan yang berlaku. Untuk itu diperlukan upaya secara bersama termasuk didalamnya organisasi kemasyarakatan, dan senantiasa berupaya menciptakan situasi yang kondusif dengan membangun kesadaran dan komitmen untuk mengedepankan persatuan dan kesatuan dalam kerangka NKRI,” pungkas Dody. (Fat)