Dewan Sintang Sebut Proses Rekrutmen GGD Yang Akhirnya Menimbulkan Polemik

Jeffray: Rekrutmen GGD dirasa merugikan tenaga pendidik di daerah itu yang jadi polemik

KalbarOnline, Sintang – Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Jeffray Edward menjelaskan bahwa Guru Garis Depan (GGD) merupakan program pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dimana pemerintah daerah hanya sebagai penerima program tersebut.

Meski demikian, dirinya tak menampik bahwa polemik yang muncul merupakan proses dari rekrutmen GGD yang dirasa merugikan tenaga pendidik atau sarjana yang ada di daerah seperti di Kalbar, khususnya Kabupaten Sintang.

Syarat-syarat GGD tidak berpihak kepada tenaga didik (putera-puteri) di daerah.

Sehingga memang akhirnya yang diterima dalam program GGD di Kabupaten Sintang ini adalah masyarakat dari luar Kalimantan Barat.

“Persyaratannya sangat berat, terutama bagi guru-guru atau pencari kerja dari Sintang, makanya (rekrutmen) ini kemudian menjadi polemik,” tukasnya.

Padahal tenaga guru honorer yang ada di Sintang ini sangat banyak tetapi tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti rekrutmen. Oleh karena itu, menurutnya hal ini perlu dievaluasi.

“Dari massa aksi penolakan GGD meminta kalau tidak bisa dievaluasi mereka minta jangan diteruskan karena tidak ada manfaatnya bagi tenaga pengajar di Kabupaten Sintang, bahkan mereka minta dalam satu minggu GGD dipulangkan jika pemerintah pusat tidak peduli apa yang menjadi aspirasi mereka,” ungkapnya.

Pihaknya dan Kabupaten Sintang memang tidak bisa semena-mena memutuskan untuk memulangkan GGD.

Ini perlu menjadi evaluasi untuk meminta kepada pemda agar mengambil langkah terbaik dalam menyikapi hal ini agar disampaikan kepada provinsi maupun pusat.

“Apalagi masih banyak tenaga honorer yang di daerah sampai hari ini belum diangkat. Ini harusnya jadi perhatian. Bayangkan mereka mengajar dengan gaji 400-500 ribu sebulan dan betah sampai belasan tahun, sementara GGD belum mengajar sudah ada yang mengundurkan diri,” paparnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa terkait penyampaian aspirasi bisa dilaksanakan atau tidak. Namun ia mengimbau masyarakat agar GGD yang sudah ditempatkan sesuai dengan tempatnya bertugas tetap melakukan apa yang menjadi tugas mereka.

“Saya menilai mereka bisa beradaptasi dengan baik, di pandangan masyarakat tentu tidak akan ada penolakan dari masyarakat. Namun memang karena ada GGD yang mengundurkan diri juga sempat membuat masyarakat menganggap merek ini tidak siap ditempatkan,” tandasnya. (Sg)