Wabup: Penanggulangan Kemiskinan Jadi Prioritas Pemkab Sekadau

Penanggulangan Kemiskinan Menjadi Prioritas Dalam RPJMD Sekadau 2016-2021

KalbarOnline, Sekadau – Wakil Bupati Sekadau, Aloysius, SH., M.Si menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sekadau berkomitmen menanggulangi masalah kemiskinan, bahkan penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2016-2021.

“Pada 2017 ini kita menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 5,86 persen, ini merupakan target kita bersama. Untuk itu sangat diharapkan adanya dukungan dari semua pihak agar dapat tercapai,” ucapnya.

DIrinya juga mengungkapkan bahwa Pemkab Sekadau juga telah dan sedang melaksanakan beberapa program seperti yang diamanatkan oleh peraturan presiden nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan.

Oleh karenanya, lanjut Wabup, telah diprogramkan secara menyeluruh oleh masing-masing SKPD di lingkungan Pemkab Sekadau.

Secara garis besar, diungkapkan Wabup, tercakup dalam 4 (empat) bidang prioritas, yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang infrastruktur, dan bidang pengembangan ekonomi kerakyatan.

“Kita juga telah melakukan rapat koordinasi bersama SKPD terkait, membahas penanggulangan kemiskinan. Dan dari hasil rapat tersebut, kita mengharapkan dapat meningkatkan fokus program-program tersebut yang ditujukan kepada masyarakat miskin,” terangnya.

Dirinya menyampaikan, supaya lebih efektif dan efisien dengan kelompok masyarakat yang masih berada di bawah kemiskinan dapat lebih diperhatikan dan terbantu, sehingga kegiatan pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Selain itu, Wabup menambahkan, agar upaya pengentasan kemiskinan berjalan secara sinergis dan berkelanjutan, maka harus dilakukan melalui dua sisi secara terpadu yaitu sisi penghidupan masyarakat miskin, maupun sisi produksinya.

Terutama, lanjutnya, bagi masyarakat miskin kronis atau sulit keluar dari kemiskinan, maka diperlukan upaya-upaya yang secara langsung membantu mereka untuk hidup layak. Baik dari sisi pendapatan maupun akses terhadap berbagai pelayanan dasar.

Dirinya menegaskan, intervensi untuk pengembangan kualitas SDM keluarga miskin juga sangat diperlukan agar dapat memutus rantai kemiskinan yang biasanya diturunkan secara antar generasi pada keluarga miskin tersebut. Dan dari produksi, diupayakan agar kelompok pendapatan rendah dapat berpartisipasi dalam kegiatan produktif.

“Berbagai program peningkatan keterampilan, dan penyediaan seperti modal, infrastruktur dasar, dan fasilitas untuk mendukung perkembangan usaha mereka yang masih berskala mikro. Dengan demikian, mereka secara lambat laun akan dapat meningkatkan skala usahanya dan bermitra dengan pelaku usaha lainnya. Sehingga yang kita harapkan ini, mereka mampu keluar dari garis kemiskinan,” paparnya.

Oleh karena itu, Wabup menekankan bahwa penyediaan program dan layanan pembangunan diupayakan adanya sinergi antara perencanaan dan penganggaran agar berpihak pada masyarakat miskin, atau penanggulangan kemiskinan.

Ia juga menegaskan, program penanggulangan kemiskinan sangat penting untuk benar-benar diterima dan dinikmati oleh masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.

Ketetapan tergenting di masing-masing program atau keselarasan tergeting antar berbagai program, sangat penting untuk diarahkan kepada sasaran yang miskin dan wilayah miskin.

“Dan kepada masing-masing SKPD teknis yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi kerakyatan, saya minta agar ditahun anggaran kedepan dapat di anggarkan dan direalisasikan. Sehingga target pengentasan kemiskinan sebagaimana target yang tertuang dalam RPJMD sebesar 4 sampai 5 persen dapat tercapai. Dalam artian dari tahun ke tahun jumlah orang miskin semakin berkurang,” tegasnya.

Selain itu, ia juga mengatakan, bahwa pemerintah daerha telah menetapkan peraturan bupati nomor 33 tahun 2017, tentang petunjuk teknis operasional tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Sekadau.

Secara garis besar pelaksanaan kebijakan, program kemiskinan merupakan sebagai gerakan bersama tentunya tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi juga memerlukan keterlibatan semua pihak selaku pemangku kepentingan.

“Saya juga meminta kepada semua camat, agar memperhatikan kondisi masyarakat diwilayahnya. Dan mempunya data kemiskinan di wilayahnya, sehingga setiap program yang dibuat oleh SKPD agar dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pihak kecamatan, dengan harapan program yang dimaksud tepat sasaran,” tandasnya. (Mus)