Categories: Pontianak

DPRD Rekomendasikan Sejumlah Poin Penting Guna Tingkatkan PAD Pontianak

Heri Mustamin: Persoalan kesejahteraan belum merata, kalau infrastruktur kita akui pak Wali sudah berusaha

KalbarOnline, Pontianak – Pemerintah Kota Pontianak dan DPRD Kota Pontianak menggelar rapat paripurna mengenai penandatanganan nota kesepahaman tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2018.

Wakil Ketua DPRD, Heri Mustamin, menilai KUA-PPAPS tersebut ada beberapa catatan penting yang harus dilaksanakan pertama berkaitan dengan zonanisasi.

Ia menegaskan zonanisasi harus jelas, karena Kota Pontianak adalah kota yang perkembangan cukup pesat.

“Zonasi ini menjadi atensi kita, karena kota ini semakin pesat perkembangannya, misalnya My Home, itu masuk dalam zona apa. Jadi dalam hal ini kita meminta paling tidak minta ada terobosan regulasi terkait hal ini,” jelasnya.

Selain itu, yang tidak kalah penting, sebagai kota jasa dan perdagangan, dirinya mengaku prihatin. Sebab selama PAD yang ini sudah berada pada titik kulminasi yang cenderung ke kiri, dalam artian cenderung negatif.

“Jadi PAD kita sudah diambang menurun. Untuk itulah kita minta ada inovasi dari pemerintah. Diantaranya adalah tahun ini, kita harus membuat cash register online di setiap pajak hotel dan restoran. Nanti tentu akan mengikuti semua kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pajak dan retribusi itu dilakukan degan IT. Karena itu untuk menjaga tidak ada sangka-sangka dan fitnah,” ungkapnya.

Dirinya juga mengungkapkan bahwa dalam paripurna juga dibahas soal pemerataan pembangunan. Dimana menurut Wali Kota menyampaikan bahwa pembangunan yang ada sudah dianggap sudah merata.

Namun DPRD menyoroti dari segi kuantitas mungkin pembangunan itu sudah merata di bidang infrastruktur dan yang dituntut adalah pemerataan kualitas pembangunan.

“Kemudian yang belum merata ini kan di persoalan kesejahteraan. Tentulah pembangunan di bidang ekonomi. Ini yang kita maksud dengan pembangunan itu harus merata, karena kalau ekonominya tidak merata itu juga jadi masalah. Tapi kalau di bidang infrastruktur, kita akui pak Wali selama dua periode ini sudah berusaha,” tukasnya.

Dirinya juga mengatakan mengenai bidang ekonomi yang masih menjadi masalah, karena angka kemiskinan dan anka pengangguran masih berada sebagian besar di Pontianak Barat, Pontianak Timur dan Pontianak Utara.

“Jadi kesepakatan hari ini yang jadi catatan penting, nanti tahun 2018 pengalokasian dana pembangunan itu harus lebih difokuskan pada hal-hal yang kita rekomendasikan tadi,” tandasnya. (Fai)

Jauhari Fatria

Saya Penulis Pemula

Leave a Comment
Share
Published by
Jauhari Fatria

Recent Posts

Bupati Kapuas Hulu Kunker ke Hulu Gurung, Buka Layanan Kesehatan Gratis Untuk Masyarakat

KalbarOnline, Kapuas Hulu - Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan melaksanakan kunjungan kerja selama dua hari…

3 hours ago

10 Tahun Reforma Agraria Lampaui Target, Menteri AHY: On the Right Track!

KalbarOnline, Denpasar - Perjalanan reforma agraria telah mencapai 10 tahun. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala…

3 hours ago

DAK Kabupaten Kapuas Hulu 2024 Rp 89 M

KalbarOnline, Kapuas Hulu - Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan menyampaikan, bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK)…

5 hours ago

Sekda Kapuas Hulu Hadiri Reforma  Agraria Summit 2024 di Bali

KalbarOnline, Bali - Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Mohd Zaini menghadiri pertemuan Reforma Agraria Summit…

5 hours ago

Honda ADV 160: Pilihan Motor Petualang Tangguh dengan Mesin 160 cc

KalbarOnline - Honda ADV 160 menjadi pilihan menarik bagi para pecinta skuter di Indonesia. Dikenal…

8 hours ago

Honda PCX160: Motor Mewah dengan Performa Tangguh di Indonesia

KalbarOnline - Honda PCX160 kini hadir di Indonesia dengan pilihan mesin petrol yang menawarkan performa…

8 hours ago