Categories: Sambas

Pemkab Sambas Gelar Konsultasi Publik RKPD 2018

KalbarOnline, Sambas – Pemerintah Kabupaten Sambas menggelar konsultasi publik rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah tahun 2018. Dikoordinir Bappeda Kabupaten Sambas, konsultasi publik dipusatkan di aula Kantor Bappeda Sambas, Kamis (2/3).

Bupati Sambas, H Atbah Romin Suhaili Lc dan Wakil Bupati Sambas, Hj Hairiah, SH., MH menghadiri langsung Konsultasi publik itu. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan konsultasi tersebut tahapan penting penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) sebelum dilaksanakannya forum SKPD Kabupaten dan Musrenbang RKPD Kabupaten.

“Forum konsultasi publik ini dimaksudkan menjaring aspirasi pemangku kepentingan pada tahap awal dengan tujuan menghimpun aspirasi dan harapan para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Sambas tahun 2018,” jelasnya.

Diterangkan Bupati, dari konsultasi publik itu akan dirumuskan masukan dan saran terhadap Rancangan Awal RKPD Sambas tahun 2018. Nantinya setelah dirumuskan lanjut dia, akan menjadi pedoman penyusunan rancangan RKPD dan Rancangan Renja SKPD Kab Sambas tahun 2018.

Bupati menegaskan RKPD Sambas sebagai bagian dokumen perencanaan daerah periode 2018, tetap berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah, mengacu pada dokumen RPJMD Kab Sambas tahun 2016-2021.

“Kita tetap memperhatikan prioritas pembangunan propinsi kalimantan barat dan prioritas pembangunan nasional,” terangnya.

RKPD, jelasnya, mempunyai peran yang strategis dan penting. Pertama, ditegaskan Bupati, secara formal menjadi landasan penyusunan kebijakan umum APBD yang diusulkan kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD dalam menyusun RAPBD tiap tahunnya.

“Secara operasional, dokumen RKPD ini memuat arahan untuk peningkatan kinerja pelayanan masyarakat yang menjadi tanggung jawab kepala SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang akan ditetapkan dalam rencana kerja SKPD dan secara faktual menjadi instrumen evaluasi untuk mengukur capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat RKPD memuat tolak ukur kinerja kepala daerah,” tuturnya.

Atbah juga menegaskan bahwa dalam RKPD 2018 masih tetap memperhatikan peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar dengan memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan pembangunan maupun mengutamakan faktor pengungkit perekonomian rakyat.

Ditambahkan Bupati, peningkatan indeks pembangunan manusia melalui peningkatan akses masyarakat dan pelayanan berkualitas terhadap pendidikan kesehatan dan ekonomi serta investasi tetap menjadi prioritas dalam RKPD 2018 nanti. (Mur/Hms)

Jauhari Fatria

Saya Penulis Pemula

Leave a Comment
Share
Published by
Jauhari Fatria

Recent Posts

Link Berita Soal Laporan Korupsi ke Kejati Kalbar Mendadak Hilang, Muncul Kode 404

KalbarOnline, Pontianak - Belakangan ini publik dihebohkan dengan laporan dugaan korupsi program Bantuan Stimulan Perumahan…

12 hours ago

Pelajar SMKN 01 Sintang Jawab Tantangan Rita, Buat Mobil Listrik Dalam 30 Hari

KalbarOnline, Pontianak - Pelajar SMK Negeri 1 Sintang Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) berhasil merakit sebuah…

13 hours ago

Windy Sebut Gawai Dayak Sangat Potensial Masuk ke Kalender Event Nusantara Kemenparekraf

KalbarOnline, Pontianak - Salah satu event wisata budaya yang digelar setiap tahun di Rumah Radakng,…

15 hours ago

Gawai Dayak di Pontianak Tahun Ini Akan Ada Karnaval Air

KalbarOnline, Pontianak - Pekan Gawai Dayak ke-XXXVIII Tahun 2024 Kalimantan Barat akan digelar pada 20…

15 hours ago

Sarina, Finalis Putri Hijabfluencer Kalbar 2024 Asal Kayong Utara

KalbarOnline, Kayong Utara - Sarina (18 tahun) lahir di Desa Penjalaan, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten…

22 hours ago

Hadapi Seleksi STQ dan TC, Pengurus LPTQ KKU Audiensi ke Pj Bupati Romi Wijaya

KalbarOnline, Kayong Utara - Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kabupaten Kayong Utara (KKU) melakukan…

23 hours ago