Sofyan Djalil : Pemerintah Akan Menyelesaikan Konflik Tanah Masyarakat

KalbarOnline, Kubu Raya – Salah satu program kunjungan kerjanya ke Kalimantan Barat, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara resmi menyerahkan sebanyak 2080 sertifikat tanah dalam program strategis tahun 2016, di halaman gedung Graha Pramuka Kabupaten Kubu Raya, beberapa waktu lalu.

“Pemerintah akan terus membagikan sertifikat tanah sebanyak-banyaknya untuk tahun ini sebanyak 1 (satu) juta sertifikat tanah sedangkan untuk tahun depan target kita 5 (lima) juta akan dibagikan kedepannya lagi 7 (tujuh) juta akan kita bagikan dan ini adalah target kita. Tidak ada tawar menawar karena kita ingin semua memiliki lahan pegangan hak untuknya yaitu sertifikat, karena sifat tumpang tindih lahan itu tidak diperkenankan,” ujarnya, setelah menyerahkan sertifikat kepada delapan orang perwakilan masyarakat Kalimantan Barat.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia, Sofyan Djalil mengatakan dalam menjamin hak masyarakat pemerintah memberikan kepastian hukum berupa mensertipikatkan tanah masyarakat berkelanjutan.

“Demi menjamin kepastian hukum Presiden menargetkan tahun 2025 seluruh tanah sudah terdaftar kalau bisa bersertifikat semuanya. Karena dengan mempunyai sertifikat tanah masyarakat dianggap mempunyai aset hidup bisa digunakan untuk jaminan sehingga dengan memiliki sertifikat bisa mengembangkan usaha baik itu jenis perkebunan dan lainnya,” ucapnya.

Dirinya berharap kepada masyarakat apabila menjaminkan sertifikat agar dengan perhitungan yang baik. Jaminan berupa sertepikat tidak digunakan untuk kepentingan konsumtif. Hingga tahun ini total sertifikat tanah di Kalimantan Barat baru 32 persen.

“Pada tahun depan akan kita bagikan kembali untuk lebih baik dari tahun sebelumnya. Kita akan melakukan pemetaan satu Desa ke satu jadi tidak masing-masing. Terkait dengan tumpang tindih lahan akan kita lihat apa yang menjadi masalahnya mau itu kepemilikannya atau konflik antar masyarakat, akan kita selesaikan,” tegasnya. (Ian)