KalbarOnline.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik aturan baru Mahkamah Agung (MA) terkait pedoman pemidanaan untuk terdakwa koruptor. Sebab, MA telah
KalbarOnline.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti masifnya terpidana korupsi yang mencari peruntungan melalui upaya hukum peninjauan kembali (PK). Terkini, mantan Gubernur
KalbarOnline.com – Mahkamah Agung (MA) menyampaikan, sepanjang 2020 berhasil memutus perkara sebanyak 20.550 dari jumlah beban perkara tahun 2020 sebanyak 20.749 perkara
KalbarOnline.com – Seorang warga DKI Jakarta, Happy Hayati Helmi bersama tim kuasa hukumnya Viktor Santoso Tandiasa, Yohanes Mahatma Pambudianto dan Arief Triono
KalbarOnline.com – Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luhtfi Hasan Ishaaq mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) atas vonis Mahkamah Agung (MA)
KalbarOnline.com – Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan DPRD Jember, Jawa Timur yang mengajukan pemakzulan terhadap Bupati Jember, Faida. MA beralasan, tindakan pemakzulan
KalbarOnline.com – Kabar duka tersiar dari Mahkamah Agung (MA). Kepala Biro Hukum dan Humas, Abdullah dilaporkan meninggal dunia, pada Sabtu (31/10). Ia
KalbarOnline.com – Komunitas kreativ dan pelaku UMKM Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara yang tergabung dalam Baubau Creative Forum (BBCF) mampu membuat kagum
KalbarOnline.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merasa prihatin atas kecenderungan Mahkamah Agung (MA) yang mengurangi hukuman para koruptor melalui putusan Peninjauan Kembali
KalbarOnline.com – Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) belum membuka opsi untuk memeriksa pihak Mahkamah Agung (MA) terkait kasus dugaan suap Jaksa Pinangki Sirna
KalbarOnline.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) sangat menyayangkan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan peninjauan kembali (PK) oleh Jaksa KPK, terkait
KalbarOnline.com – Mahkamah Agung menolak permohonan uji materi Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun
KalbarOnline.com – Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan peraturan pedoman pemidanaan tindak pidana korupsi. Aturan tersebut tertuang untuk Pasal 2 dan 3 UU
KalbarOnline.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik aturan baru Mahkamah Agung (MA) terkait pedoman pemidanaan untuk terdakwa koruptor. Sebab, MA telah
KalbarOnline.com – Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020. Isinya tentang Pedoman Pemidanaan Perkara Tipikor Pasal 2
