Wali Kota Pontianak, Sutarmidji dan Ilustrasi Pendidikan (Foto: MD Group)
Wali Kota Pontianak, Sutarmidji dan Ilustrasi Pendidikan (Foto: MD Group)

KalbarOnline, Pontianak – Wali Kota Pontianak, Sutarmidji menyambut baik adanya kebijakan dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan yang ingin menyekolahkan siswa kabupaten/kota lain di Kota Pontianak dan bahkan melalui Alexsius Akim selaku Kadis, yang ingin membangun asrama bagi murid daerah.

Sutarmidji yang dikenal dengan prestasinya dimana sukses mengangkat IPM Kota Pontianak ini menyebutkan bahwa ada kebijakan yang lebih baik ketimbang membangun asrama dan menumpukan murid di Pontianak, yaitu melakukan pemerataan pendidikan di semua kabupaten/kota di Kalbar.

“Kalau yang berprestasi, kita buat sekolah yang memang untuk anak-anak berprestasi luar biasa, dikumpulkan anak-anak yang memiliki IQ diatas rata-rata. Itu yang harusnya dibangun, tapi untuk anak-anak lain buat sekolah yang baik. Pemerataan kualitas pendidikan di seluruh daerah itu yang jadi program utama,” ujarnya seperti yang dilansir dari Pontianak.tribunnews.com.

Wali Kota dua periode ini berpendapat bahwa pemerataan kualitas pendidikan dan apa yang jadi kekurangan di daerah, harus dibangun. Misalnya laboratorium harus dibangun, bahkan bangun yang bagus sekaligus.

“Tak perlu banyak, tetapi bisa dipakai untuk semua sekolah yang ada di sana. Laboratorium dibuat terpisah dari sekolah,” terangnya.

Orang nomor satu di Pontianak ini mengatakan bahwa harus ada evaluasi mengenai kelemahan dalam dunia pendidikan di Kalbar, apakah dari segi fasilitas, guru atau proses belajar mengajarnya.

Sutarmidji mengakui, adanya peraturan zonasi dalam penerimaan siswa baru tahun ini, menurutnya, lebih menguntungkan Kota Pontianak. Karena sistem lima persen yang pernah dibuat Kota Pontianak lalu bagi siswa daerah otomatis terhapuskan.

Meski begitu, dikatakannya, apabila kuota lima persen dulu maka siswa daerah bersaing dengan siswa daerah saja, sedangkan sistem zonasi saat ini siswa daerah juga bersaing dengan anak kota untuk kuota yang disediakan tersebut.

Ia pun memberikan alasan mengapa ia dulu membuat aturan lima persen, agar masing-masing daerah membangun pendidikannya.

Kalbar tidak akan maju jika pemerataan pendidikan tak dilakukan. Lama sekolah di Kalbar, sebutnya, baru 7,6 tahun. Artinya rata-rata tidak tamat SMP.

Sementara jika ada yang ingin investasi, minimal sumber daya manusia yang dibutuhkan harus tamatan SMA untuk memacu target produksi. Jika tidak, pasti akan rugi.

“Ayo semuanya berlomba masing-masing daerah bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan, kalau perlu kebutuhan SMK yang dibutuhkan apa sih, cepat kita buka. Saya sependapat pemerataan kualitas pendidikan jauh lebih penting dari pada penumpukan di suatu daerah,” tandasnya. (Fai)

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY