Ketua DPR RI, Setya Novanto Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Mega Korupsi e-KTP (Foto: Ist)
Ketua DPR RI, Setya Novanto Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Mega Korupsi e-KTP (Foto: Ist)

Akan Berdampak Kepada Kinerja Kedewanan

KalbarOnline, Nasional – Koalisi Pemantau Legislatif mendesak Setya Novanto untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketua Ketua DPR RI.

Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Koalisi Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, Syamsudin Alamsyah.

Menurutnya, dengan kondisi kesehatan Novanto saat ini, tidak memungkinkan bagi Ketua Umum Partai Golkar itu untuk menjalan berbagai tugas kedewanan seperti pengawasan, legislasi, dan penganggaran.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar jabatan Ketua DPR diserahkan kepada sosok yang mumpuni secara fisik untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai pimpinan Dewan.

“Buktinya juga di KPK sudah dua kali dipanggil untuk diperiksa, malah tidak hadir. Yang datang malah koleganya saja. Dan menginfokan justru penyakit bertambah,” ujar Syamsudin.

Dirinya mengatakan, kerja-kerja di DPR pasti akan terganggu jika Setnov memaksakan tetap pada tugas dan tanggung jawabnya.

“Setnov juga terkait dengan kondisi kesehatannya sendiri selama ini yang dipandang sudah tidak bisa maksimal menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Apalagi sekarang ini terserang penyakit vartigo dan jantung,” ungkap dia.

Sebelumnya diberitakan kondisi kesehatan Novanto menurun saat hendak diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Pada panggilan pertama, Novanto tak hadir dengan alasan vertigo. Sedangkan pada panggilan kedua jantung Novanto bermasalah dan harus menjalani operasi kateterisasi.

Dari internal Golkar, desakan untuk mundur dari jabatan ketua umum juga muncul. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Idrus Marham mengatakan bahwa ia tak sepakat jika Setya Novanto harus melepaskan jabatannya.

“Hidup itu punya harapan. Masa pak Setnov tidak punya harapan untuk sembuh. Dia sekarang berobat,” terang Idrus di kantor DPP Golkar, Jakarta.

Dirinya menegaskan bahwa tak semua orang yang kondisi kesehatannya terganggu langsung harus melepaskan jabatannya. Apalagi saat ini, Novanto tengah menjalani pengobatan.

“Kan masih berobat. Orang berobat itu harapannya sembuh. Apakah semua orang yang sakit langsung diganti? Kan tidak. Enggak usah ada dokter kalau begitu,” pungkas dia. (Rock)

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY