Grand Design Pemekaran di Kalbar (Foto: Ist)
Grand Design Pemekaran di Kalbar (Foto: Ist)

– Indikasikan Karolin tak bersedia perjuangan kebutuhan masyarakat Timur Kalbar

KalbarOnline, Sintang – Belakangan santer diberitakan bahwa sejumlah warga Sintang menolak pemekaran Provinsi Kapuas Raya (PKR), saat kampanye calon Gubernur Kalbar nomor urut 2, Karolin Margret Natasa di Bumi Senentang tersebut, 28 Maret 2018 lalu.

Adapun dalih sejumlah warga tersebut, rencana pemekaran Provinsi Kapuas Raya (PKR), selain terhambat regulasi dan kebijakan pemerintah pusat, warga tersebut juga menilai bahwa pemekaran daerah hanya akan membagi kekuasaan di kalangan elit politik saja.

“Pemekaran daerah hanya ingin berbagi daerah kekuasaan saja. Bohong jika ingin mempersatukan Kalbar dengan mendukung pemekaran daerah, itu namanya membagi-bagi daerah, jadi kita harus tetap kompak, solid. Tidak usah percaya dengan isu pemekaran daerah,” ucap Abdinus Arap, Tokoh Pemuda asal Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sintang, saat memberikan orasinya dalam dialogis bersama Karolin.

Padahal pemekaran Provinsi Kapuas Raya yang menjadi komitmen dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat nomor urut 3 (tiga), Sutarmidji – Ria Norsan telah mendapatkan respon dukungan penuh dari masyarakat Timur Kalbar yang terdiri dari lima Kabupaten yang diantaranya, Sintang, Melawi, Sekadau, Sanggau dan Kapuas Hulu.

Apa alasan pemekaran Kapuas Raya digaungkan oleh pasangan Midji – Norsan, sebab pasangan ini menilai, hal tersebut merupakan suatu kebutuhan mendesak bagi masyarakat Timur Kalbar.

Mempertegas komitmen Midji – Norsan, pasangan ini bahkan memberikan piagam komitmen Pemekaran Kapuas Raya kepada tokoh-tokoh wilayah Timur Kalbar.

Saat dikonfirmasi belum lama ini, Ketua Relawan Bhineka Tunggal Ika Midji – Norsan, Daniel Setiawan menegaskan bahwa pemekaran Provinsi Kapuas Raya, sangat dibutuhkan masyarakat Timur Kalbar.

“Kami masyarakat Timur Kalbar sangat membutuhkan Pemekaran Kapuas Raya. Pemekaran Kapuas Raya itu bukan keinginan, tapi sudah menjadi kebutuhan masyarakat Timur Kalbar. Apapun yang terjadi, Kapuas Raya adalah harga mati,” tegas Daniel.

Daniel juga menegaskan bahwa apabila ada yang menolak pemekaran Provinsi Kapuas Raya, artinya mereka tidak paham pentingnya Kapuas Raya.

“Mereka itu oknum, artinya tidak mewakili masyarakat Sintang kalau sampai tidak mendukung pemekaran Kapuas Raya,” tegasnya.

Pemekaran Kapuas Raya, lanjut Daniel, sangat dibutuhkan masyarakat Timur Kalbar. Karena menurutnya, PKR akan mempercepat kesejahteraan, lapangan pekerjaan akan terbuka lebar, begitu juga dalam kepengurusan administrasi, tentu akan lebih dekat.

“Tujuan pemekaran Provinsi Kapuas Raya inikan untuk kesejahteraan masyarakat Timur Kalbar. Itulah mengapa masyarakat Timur mendukung penuh dan siap berjuang memenangkan Midji – Norsan sebagai respon program kerjanya untuk pemekaran Kapuas Raya,” tegasnya lagi.

Daniel juga berpesan, jika ada segelintir orang yang menyatakan tidak mendukung bahkan menolak pemekaran Kapuas Raya diharapkan masyarakat Timur Kalbar tidak terkecoh dengan hal tersebut.

“Saya siap pasang badan untuk pemekaran Kapuas Raya. Karena Kapuas Raya harga mati bagi kami,” tegasnya lagi.

Daniel menyayangkan jika masih ada orang yang tidak mendukung pemekaran Kapuas Raya.

“Mungkin dia orang kampung yang tak tahu pentingnya pemekaran Kapuas Raya,” katanya.

Sebelumnya, Calon Gubernur Kalbar Nomor urut 3 (tiga), Sutarmidji telah menjelaskan alasan dirinya ngotot memekarkan Kapuas Raya. Ditegaskannya, pemekaran Kapuas Raya adalah kebutuhan.

“Pemekaran Kapuas Raya ini, bukan keinginan Midji – Norsan, ini merupakan kebutuhan masyarakat Timur Kalbar, maka harus kami perjuangkan. Seorang politisi tidak akan mau mengurangi wilayah kekuasaannya walaupun sejengkal. Tapi saya tidak mau masuk dalam ranah sebagai seorang politisi. Saya melihat ini kebutuhan masyarakat untuk percepatan kesejahteraan, kita harus bicara keadilan. Misalnya dalam sisi pelayanan, bayangkan orang Kapuas Hulu harus ngurus perizinan di kantor Gubernur Kalbar berapa biaya yang dikeluarkan?, tidak adil ketika orang Pontianak harus ngurus izin juga di kantor Gubernur. Ini yang akan saya dan Pak Ria Norsan perjuangkan,” tegasnya.

Terkait dengan penolakan sejumlah warga Sintang terkait pemekaran PKR dalam dialogis bersama Karolin, dapat diindikasikan bahwa pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar nomor urut 2, Karolin – Gidot, tidak mendukung pemekaran Kapuas Raya.

Padahal pemekaran PKR merupakan kebutuhan masyarakat Timur Kalbar sejak lama, artinya Karolin tak bersedia memperjuangkan kebutuhan masyarakat Timur Kalbar. (Fai)

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY