Milton Crosby dan Boyman Harun, Saat Mendaftar ke KPU (Sumber Foto: MetroTv)
Milton Crosby dan Boyman Harun, Saat Mendaftar ke KPU (Sumber Foto: MetroTv)

KalbarOnline, Pontianak – Calon Gubernur Kalbar, Milton Crosby menegaskan bahwa pemekaran Provinsi Kapuas Raya, merupakan prioritasnya jika terpilih.

Hal tersebut, ia buktikan saat menjadi Bupati Sintang yang telah memekarkan banyak desa dan sejumlah kelurahan.

“Yang pertama untuk pemekaran sudah pasti, sudah jelas karena memang yang menggaungkan pemekaran selama ini, saya sudah 13 tahun, bukan hari ini, sudah pakarnya kata orang,” ujarnya.

Demikian dilansir dari Pontianak.tribunnews.com.

Pemekaran, menurutnya bukan hanya baru-baru ini dilakukan, hal tersebut sudah terjadi saat ia menjadi Bupati Sintang, sudah dengan mulai pemekaran desa, kecamatan, dan kabupaten.

“Saya mungkin yang sudah melakukan itu (pemekaran, red) selama 10 tahun menjadi Bupati, oleh karena itu, menjadi satu diantara prioritas di Kalbar,” ucapnya.

Di Kalbar, kata dia, sekarang ada 8 Kabupaten/Kota yang harus direbut, karena jika tidak, akan diambil Papua ataupun daerah Sumatra dari rencana strategi penataan daerah Indonesia (Restrada).

“Saya satu diantara narasumber yang dipercayakan untuk menata Kalimantan Barat, jadi saya berbicara ini bukan hari ini, namun sudah ikuti sejak awal, sejak 2005-2006 yang lalu, oleh sebab itu ini menjadi prioritas,” tegasnya.

Kalau prioritas lain, kata dia, pihaknya akan menata infrastruktur dan meningkatkan yang ada.

“Contohnya karena kita beroperasi untuk ekonomi, jalan kita yang bengkak bengkok kita harapkan bisa standar kontainer sehingga lalu lintas barang dan jasa bisa murah dari pedalaman,” paparnya.

Selain itu, lanjut Milton, infrastruktur lainnya, yakni airport yang harus segera dibangun khususnya di Sintang yang nantinya untuk lapangan terbang dan harus menjadi target bersama.

Kemudian pelabuhan laut supaya segera dibangun, bisa di daerah Mempawah, Jungkat, dan akan dikaji kembali semua.

Ia juga mengatakan bahwa mengenai wacana pembangunan di pelabuhan Ketapang, harus melihat akses efesiensi dan harus berkomunikasi dengan dunia bisnis.

Karena jika tidak efesiensi coastnya tinggi, maka barang tidak laku diluar, jadi bagaimana menekan barang masuk harga murah dan memenuhi standar dan laku diluar negeri.

Sementara di bidang kesehatan, dirinya bersama Cawagubnya, Boyman Harus, harus melihat yang sudah ada, dan tidak bisa merubah yang ada, tetap menyatu pada kepentingan pemerintah pusat.

“Namun yang penting adalah kita ingin tingkat IPM Kalbar diperbaiki, kita akan investarisasi semuanya dimana duduk perkaranya kenapa tidak naik, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan,” paparnya lagi.

Menurutnya, sektor kesehatan sudah jelas, di setiap kecamatan itu sudah harus dibangun puskesmas rawat inap.

Sehingga yang bisa dikelola dikecamatan tak perlu ke rumah sakit, jadi tingkat pelayanan lebih dekat kepada masyarakat.

Ia juga dicecar pertanyaan oleh wartawan, terkait paslon lain yang menjual isu pemekaran di Pilgub Kalbar, menurutnya hal itu tidak menjadi masalah.

Sebab, lanjutnya, di dalam dunia politik ini semuanya jualan kecap, tetapi menurutnya, rakyat lebih cerdas siapa yang jualan lebih dulu.

“Tukangnya ada disini, oleh sebab itu kalau pemekaran, bukan mengatakan saya hebat, namun yang sudah melakukan itu, Pak Milton Crosby,” tegasnya.

Tak hanya itu, ia lantas mencontohkan bahwa di Kabupaten Sintang dibawah kepemimpinannya hanya ada 159 desa, lalu keluar PP nomor 2 tahun 2005.

“Itu yang membolehkan pemekaran atau desa baru diluar Jawa boleh minimal 70 KK, saya bentuk ataupun buat 14 Perda di Sintang,” tuturnya.

Lalu keluar 2007 dimekarkannya menjadi 112 desa, jadi totalnya 281 desa.

Dan 2013 saya mekarkan lagi 110 desa dengan 8 kelurahan sehingga total desa di Sintang 390 desa dan semua sudah ada punya kode wilayah.

“Nah, dengan nawacita ini, jika satu desa Rp1 M, maka hari ini menerima RP391 Milyiar di tingkat desa,” tukasnya.

Lanjut Milton, Kelurahan 11, kemudian kecamatan ada 14 baru yang telah dimekarkannya dan yang paling tinggi pemekaran provinsi Kalbar.

“Kalbar berdasarkan desain Restrada sampai tahun 2025 bisa dimekarkan 25 Kabupaten/Kota dan 3 provinsi,” timpalnya.

Yang sudah dikeluarkan ampres tahun 2013, provinsi Kapuas Raya yang nanti dan tinggal RPP (Rencana Peraturan Pemerintah) khusus untuk daerah perbatasan.

“Maka dari itu, saya katakan jika pakar sebagainya, saya terlebih dahulu dan saya tidak berbicara dalam angan-angan, ada fakta, data dan realita yang sudah dilakukan serta terbukti. Jadi jika kawan-kawan ingin menggunakan itu, silahkan saja, yang namanya demokrasi harus begitu, lebih banyak orang semakin bagus,” tandasnya. (Fai)

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY