Bupati Akan Bentuk Tim Gabungan Lakukan Koordinasi dan Komunikasi Langsung Dengan Pemerintah Pusat

KalbarOnline, Sambas – 99 orang guru honorer yang bertugas di wilayah perbatasan Kabupaten Sambas menyampaikan aspirasi mereka ke Wakil Rakyat Kabupaten Sambas.

Para guru disambut langsung oleh Bupati Sambas, H Atbah Romin Suhaili Lc yang didampingi Ketua DPRD Sambas, dan beberapa perwakilan anggota DPRD Sambas, serta perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sambas.

Pertemuan digelar di ruang sidang utama Gedung DPRD Kabupaten Sambas, Kamis (2/3) kemarin.

Salah seorang perwakilan guru yakni Syaifullah mengungkapkan beberapa data dan fakta terkait kondisi guru dan pendidikan perbatasan di lapangan.

Pria yang mengajar mata pelajaran Bahasa Inggris tersebut menyebutkan beberapa informasi tentang guru perbatasan membuat kegelisahan tersendiri baginya dan rekan – rekan seprofesinya.

“Kita akui untuk tuntutan diangkat menjadi PNS bukanlah yang ingin kami sampaikan disini, karena kami juga mengakui hal itu jauh api dari panggang, yang menjadi harapan yang ingin kami sampaikan disini adalah perhatian pemerintah, terkait kesejahteraan kami,” tuturnya.

Ia juga menyebutkan, apabila dihitung perjam mata pelajaran, rata-rata guru honorer yang selama ini mengabdi hanya mengantongi dibawah kisaran Rp100 ribu.

Belum lagi permasalahan administrasi pengurusan berkas guru dan tenaga kependidikan yang menurut Syaifullah masih dirasakan ada diskriminasi bagi mereka.

“Kami mengharapkan adanya perhatian khusus bagi kami yang menjadi tenaga guru honorer diperbatasan, untuk mengurus nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan saja sekarang sudah sulit,” ungkapnya.

Masalah lain juga menjadi sorotan, Syaifullah menerangkan bahwa sangat erat kaitan dengan informasi tunjangan kesejahteraan untuk tenaga guru perbatasan.

Ia menginginkan agar informasi yang jelas terkait kepastian tunjangan untuk guru perbatasan dapat mereka peroleh.

“Kami sangat mengharapkan tunjangan-tunjangan tersebut, jika memang untuk diangkat pegawai negeri memang berat untuk diimplementasikan, minimal dengan memperhatikan kesejahteraan kami melalui kepastian kucuran tunjangan-tunjangan perbatasan, Insha Allah hal itu sudah menggembirakan bagi kami,” tukas Syaifullah.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sambas, H Jusmadi melalui Kabid Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Samian, mengatakan bahwa terjadi perubahan aturan untuk mengurus NUPTK. Ia mengakui bahwa dari pemerintah pusat mengharuskan persyaratan tertentu.

“Memang benar, untuk mengurus NUPTK tidak semudah seperti sebelumnya, yang bersangkutan harus ditetapkan Bupati Sambas melalui Surat Keputusan (SK) sebagai tenaga honorer,” tuturnya.

Sementara Bupati Sambas, H Atbah Romin Suhaili Lc, menanggapi aspirasi para guru honorer perbatasan, ia menegaskan akan segera menindaklanjuti hal tersebut.

Adapun upaya yang ditempuh, ia akan membentuk tim gabungan yang bertugas melakukan koordinasi dan komunikasi langsung dengan pemerintah pusat. Terutama terkait tunjangan khusus perbatasan yang berasal dari dana pusat. (Mur/Hms)