Resmikan Rumah Pastor di Sungai Daka, Ini Pesan Bupati

KalbarOnline, Ketapang – Bupati Ketapang, Martin Rantan, SH menghadiri peresmian rumah Pastor Gereja St Petrus dan Paulus di Desa Sungai Daka Kecamatan Sungai Laur belum lama ini.

Peresmian rumah pastor Sungai Daka ini ditandai juga pengguntingan pita oleh Bupati Ketapang dan pemukulan gong oleh camat Sungai Laur, serta disaksikan Ketua DPRD Ketapang, Budi Mateus dan Wakil Ketua DPRD Ketapang, Junaidi.

Selain itu dilakukan penandatanganan berita acara oleh Uskup Ketapang Mgr Pius Riana Prapdi bersama Bupati.

Dalam peresmian itu, dilakukan juga pemberkatan oleh uskup Ketapang di halaman rumah Pastor Yang. Selanjutnya ditandai juga dengan penanaman pohon dilakukan Uskup, Bupati, Camat Sungai Laur dan donatur dari Pontianak asal Sungai Daka, Edi.

Kemudian pada malam harinya ditandai dengan ramah tamah dan hiburan bersama warga di halaman Gereja Sungai Daka. Kemudian Bupati Ketapang menyempatkan meninjau jembatan gantung sungai Daka yang kondisinya dinilai masyarakat perlu perhatian serius.

Pada malam ramah tamah didengarkan lapiran pertanggungjawaban panitia pelaksana peresmian dan panitia pembangunan rumah pastor.

Dari laporan panitia diketahui diketahui tidak mudah bagi masyarakat membangun gereja, apalagi harga karet mengalami penurunan. Total pembangunan rumah pastor mengalami defisit. Selain itu juga pada bangunan masih memerlukan beberapa ruangan seperti dapur dan lain sebagainya.

Baca Juga :  Desa Air Upas Gelar Rapat Pleno Pemutakhiran Data Pemilih

Sementara itu, Yong Song tokoh masyarakat sungai daka mengaku salut dengan masyarakat. Ia menceritakan bagaimana semangatnya masyarakat membangun gereja. Setelah itu juga rumah pastor. Dimana, mereka melakukan semua daya upaya.

Diungkapkannya, memang benar rumah pastoral masih masih banyak kekurangan. Selain itu mereka juga masih punya untuk kegiatan acara, termasuk  rumah suster.

Sementara itu, Camat Sungai Laur, B Umum SH mendukung harapan tokoh masyarakat menjadikan gereja sungai Daka sebagai sebuah paroki sehingga mudah dalam urusan perkawinan. Karena itu ia mengharapkan perimbangan dari Uskup Ketapang.

Mengatasi defisitnya biaya pembangunan rumah pastor, camat menyarankan perlunya pengorbanan umat. Salah satunya melalui iuaran bersama. Sementara itu,  Bupati Ketapang menyebutkan pihaknya akan fokus pada pelayanan pemerintahan.

Sebagaimana disampaikan panitia pembangunan gereja, yang mengalami defisit maka akan ditutup oleh pemkab Ketapang.

“Panitia bisa menghadap saya sekaligus dengan usulannya, kalau tidak bisa kita alokasikan pada anggaran perubahan, nanti akan kita anggarkan pada APBD murni 2018,” ucap Bupati Ketapang.

Dalam kesempatan itu, Bupati menceritakan bagaimana pemerintah daerah masih mengalokasikan pembangunan Katholik Center, dan rencana relokasi Bandara Rahadi Oesman.

Baca Juga :  Bupati Ketapang Bahas Relokasi Lapas Ketapang Bersama Kakanwil Kemenkumham

Begitu banyak pekerjaan yang harus dilakukan, bahkan biasa Bupati Ketapang bekerja sampai adzan subuh.

Ia mengaku banyaknya infastruktur yang harus dibangun, tetapi sisi lain APBD Ketapang masih kecil.

Luasnya wiayah idealnya setiap tahun APBD Rp 5 triliun hingga Rp 10 triliun. Tapi sampai hari ini baru sekitar Rp 1,9 triliun. Dari APBD tersebut hanya sekitar Rp 600 milyar untuk pembangunan.

“Kita masih memprioritaskan yang sangat prioritas, mudah-mudahan sebelum saya habis jabatan saya sudah ada peningkatan. Pembangunan infrastruktur merupakan visi kita yang kedua sesuai RPJMD,” terangnya.

Terkait hibah pemerintah terhadap rumah ibadah, juga dilakukan secara bertahaf sesuai keuangan daerah. Ini menunjukkan pemerintah konsen pada pembangunan.

“Setelah yang  besar-besar kita selesaikan, nanti baru yang kecil ikut dibangun, Kita harus berjuang dan bekerja bersama-sama,” tutur Bupati.

Dalam membangun mental spritual, khususnya bantuan sosial rumah ibadah tentunya Pemkab Ketapang harus bersikap adil sesuai proporsi ummat.

Karena NKRI bersendikan Pancasila, maka ia akan  seadil-adilnya. Demikian juga urusan pembangunan infrastruktur, tentunya harus adil antara pembangunan di pesisir dan pedalaman. (Adi/Hms)

Comment