Wakil Bupati Sintang, Drs. Askiman,MM (Foto: Sg/Hms)
Wakil Bupati Sintang, Drs. Askiman,MM (Foto: Sg/Hms)

KalbarOnline, Sintang – Puluhan calon Guru Garis Depan (GGD) di Kabupaten Sintang dikabarkan mengundurkan diri. Pengunduran disebabkan kemauan sendiri lantaran pertimbangan personal.

Padahal, para calon GGD tinggal menunggu keluarnya Surat Keputusan (SK) penempatan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada Agustus mendatang.

Menanggapi persoalan tersebut, Wakil Bupati Sintang, Askiman mengaku prihatin.

Orang nomor dua di Bumi Senentang ini menilai jika Pemerintah Pusat (Pempus) mengutamakan putera-puteri daerah untuk mengabdi di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T), tentu ceritanya akan berbeda.

“Kalau GGD dipilih dari putera dan puteri daerah setempat tentu dia akan maksimal dalam melaksanakan tugasnya,” ungkapnya ditemui saat halal bihalal di Gedung Pancasila Sintang, belum lama ini.

Wabup menambahkan berdasarkan informasi terakhir yang diterimanya, jumlah GGD mengundurkan diri bertambah. Saat ini total sudah ada 32 orang GGD telah mengirim surat pengunduran diri baik melalui Kemendikbud, Bupati atau Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sintang. Alasan utama pengunduran diri karena alasan keluarga.

“Program ini kurang mengutamakan putera dan puteri daerah. Kan tidak mungkin orang Sumatera mau ditempatkan di ujung Ambalau yang belum ada fasilitas jalan dan listriknya. Kemudian, kasian juga jika suami harus pergi bawa istri dan anaknya ke daerah kita yang terpencil dan tidak bersinyal. Biasanya hidup dengan fasilitas berbeda,” tuturnya.

Selain persoalan GGD, Askiman juga akui masih banyak tenaga honorer di Kabupaten Sintang. Tidak hanya pada profesi guru, namun juga di jajaran perangkat daerah. Kondisi ini menggambarkan kebutuhan tenaga sangat tinggi dan tidak berimbang dengan angka pegawai keluar atau pensiun.

“Ada keinginan pemerintah menyamakan standar pegawai yang diterima. Padahal, lulusan di daerah berasal dari universitas berakreditasi lebih rendah daripada lulusan univesitas di Jawa. Jika harus disamaratakan terus pastilah putera dan puteri daerah akan kalah,” jelasnya.

Wabup berjanji sampaikan semua problem dunia pendidikan ke Pemerintah Pusat. Koordinasi sangat diperlukan agar keputusan-keputusan berkaitan daerah dapat terintegrasi dengan baik sesuai kondisi dan situasi di daerah.

“Ini agar kualitas kerja dan tujuan dunia pendidikan di Kabupaten Sintang dapat terwujud,” tandasnya. (Sg)

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY