Wali Kota Pontianak, Sutarmidji Foto Bersama Usai Membuka Seminar TKED Yang Digelar KPPOD di Hotel Golden Tulip Pontianak (Foto: Jim Hms)
Wali Kota Pontianak, Sutarmidji Foto Bersama Usai Membuka Seminar TKED Yang Digelar KPPOD di Hotel Golden Tulip Pontianak (Foto: Jim Hms)

KPPOD Gelar Seminar TKED di Pontianak

KalbarOnline, Pontianak – Kota Pontianak terbaik dalam Tata Kelola Ekonomi Daerah (TKED) dan menempati rangking pertama se-Indonesia berdasarkan hasil penelitian Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) terhadap 32 ibu kota provinsi.

Tiga keunggulan yang mengantarkan Kota Pontianak pada posisi puncak tersebut yakni infrastruktur, kemurahan dalam berinvestasi dan kapasitas dan integritas.

“Bahkan, dari sisi APBD yang sehat, lembaga Fitra menempatkan Kota Pontianak menduduki rangking kedua setelah Kota Surabaya. Tapi kalau TKED, kita rangking pertama sedangkan Surabaya rangking 26,” ujar Wali Kota Pontianak, Sutarmidji usai membuka Seminar TKED yang digelar KPPOD di Hotel Golden Tulip Pontianak, Selasa (18/4).

Menurutnya, APBD Kota Pontianak dinilai sehat lantaran ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat sudah mencapai 27 persen. Untuk mencapai persentase senilai itu tidak mudah sebab APBD mandiri 30 persen saja bisa dihitung dengan jari daerah-daerah yang mampu mencapainya.

“Saya berupaya untuk mencapai 30 persen, kedepannya. Artinya PAD kita sudah 30 persen dari APBD. Kalau sekarang baru 27 persen,” sebutnya.

Sutarmidji menerangkan, perihal anggaran belanja pegawai merupakan kewenangan pusat. Setiap pengeluaran untuk belanja pegawai 90 persen diatur oleh pusat. Demikian pula sertifikasi guru sudah menggambarkan 10 persen dari belanja pegawai.

“Ditambah lagi tahun-tahun sebelumnya sempat terjadi kelebihan transfer senilai Rp145 miliar yang mengendap di APBD dan masuk dalam belanja pegawai, tidak bisa dibelanjakan karena bukan uang kita dan tidak bisa pula dibayarkan ke guru karena kelebihan transfer,” tukasnya.

Wali Kota dua periode ini menjelaskan, dirinya terus berupaya agar layanan masyarakat makin cepat, murah dan transparan. Bahkan pihaknya telah menghapus sejumlah syarat perizinan dengan melibatkan organisasi pengusaha dalam pertimbangannya.

“Bahkan kita hapus kalau memang syarat itu menjadi keberatan bagi mereka sepanjang tidak merusak sistem. Itu tidak ada dilakukan di daerah lain, melibatkan pengusaha dalam menghapus persyaratan perizinan. Kita terus berupaya Pontianak terus menjadi yang terbaik,” ungkap Sutarmidji.

Keberhasilan ini, katanya, tidak terlepas dari hasil inovasi yang dilakukan jajarannya selama ini. Hal ini pula menjadi tolak ukur atau gambaran kinerja dari aparatur Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. (Fat/Jim Hms)

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY