KalbarOnline, Pontianak – Dalam menangani masalah drainase tersier, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak, Fuadi Yusla mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Pontianak tahun ini telah menganggarkan Rp12 miliar.

“Untuk penanganan drainase tahun ini yang ada di Dinas Perumahan Rakyat ada Rp12 miliar, itu bisa menangani hampir 100 lokasi,” ungkapnya, seperti dilansir dari Pontianaktribun.

Ia mengakui bahwa Kota Pontianak sudah memiliki masterplan drainase, itu terbagi atas sekmen primer, sekunder dan tersier. Untuk itu Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman hanya menangani yang tersier.

Dalam menanganinya, Fuadi mengatakan bahwa ada skala prioritas dimana yang lebih membutuhkan dan memang harus segera diselesaikan.

Permasalahan drainase tersier di permukiman ini tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Kota Pontianak. Dalam menanganinya kendala terbesar menurutnya memang masalah lahan yang saat ini sudah tidak ada.

“Kalau yang tersier memang kendalanya terkadang sulit kita mendapatkan lahan yang cocok. Jadi masyarakat memang ada jalan yang udah kecil, tambah lahannya yang tidak memadai itu menjadi faktor kendala. Sementara kalau daerah flat ini harusnya saluran itu lebar. Kedalaman tidak telalu signifikan, sementara kesulitan kita di masyarakat mendapatkan lahan yang itu,” paparnya.

Permasalah ini menurutnya memang terjadi sejak awal masyarakat mendirikan bangunan yang tidak memperhatikan dan memikirkan salurannya pada jaman dulu. Saat ini pemerintah diakuinya memang tidak memberikan sanksi pada mereka, tapi untuk yang membuat rumah saat ini mengenai saluran terus diperhatikan dan dipantau.

“Saat ini kalau mereka (masyarakat) mau membuat izin itu mereka juga harus memperhatikan pembuatan saluran dari rumahnya mengakses ke saluran tersier yang ada di depan rumahnya. Sehingga memudahkan dalam penataan,” tandasnya. (Fai)

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY