Suasana Seminar Kebangsaan Yang Digelar Kesbangpol Kubu Raya (Foto: Ian)
Suasana Seminar Kebangsaan Yang Digelar Kesbangpol Kubu Raya (Foto: Ian)

“Memperkokoh Penerapan Budaya Bangsa Untuk Menuju Indonesia Jaya

KalbarOnline, Kubu Raya – Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol) Kabupaten Kubu Raya, menggelar seminar wawasan kebangsaan dengan tema memperkokoh penerapan nilai luhur budaya bangsa sebagai modal utama menuju Indonesia jaya, di aula gedung Dangau, Sui Raya Kabupaten Kubu Raya, Senin (3/4).

Dalam seminar tersebut diisi oleh dua orang narasumber atau pemateri yang merupakan Dosen dari Perguruan Tinggi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Untan serta para peserta tingkat pelajar hingga Pemerintah tingkat Kecamatan Kubu Raya.

Salah satu pemateri pada wawasan kebangsaan tersebut, Dr. Herlan, S.Sos.,M.Si memaparkan tentang awal pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hingga dasar hukum, serta penjelasan-penjelasan konstitusi.

“Tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan Pemerintah pusat didalam NKRI. Akan, tetapi karena NKRI menganut asas desentralisasi maka terdapat kewenangan dan tugas-tugas tertentu yang menjadi urusan pemerintah daerah,” kata, Herlan.

Menurutnya, hal ini pada akhirnya akan menimbulkan hubungan kewenangan dan pengawasan antara Pemerintah pusat dan daerah. Dengan kata lain, NKRI diselenggarakan dengan jaminan otonomi seluas-luasnya kepada daerah-daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kekayaan yang dimilikinya dengan dukungan dan bantuan yang diberikan Pemerintah pusat.

Sementara itu, Dr Syarifah Ema Rahmaniah memberikan penjelasan tentang merawat kebhinekaan untuk perdamaian, dia mengatakan Indonesia terdiri dari multiras, etnik, suku, agama, dan kepercayaan yang penduduknya tersebar di 17.000 pulau. Semuanya diakui dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Indonesia, meski kadang tak cukup mendapat perlindungan.

“Diibaratkan pohon gundul bangsa Indonesia krisis multi dimensi terdiri politik, ekonomi, moneter, hukum, kepercayaan, dan lainnya. Yang menjadi kelemahan utama krisis identitas atau jati diri, tidak tulus,” ucap, wanita yang pernah menulis sebuah buku tentang resolusi konflik dan politik lokal Kalbar ini.

Perubahan-perubahan kata dia melalui bermacam-macam pola diantaranya perubahan, demografi, keragaman, transisi (politik) serta globalisasi atau dunia digital. Menurut dia diera globalisasi informasi begitu cepat masyarakat dapat, namun ada informasi belum diuji kebenarannya atau bersifat mengaburkan informasi.

“Dampak bahaya hoax amat miris, seperti peristiwa Ambon, Iraq, serta Suriah. Sedangkan hoax di Indonesia 91, 80 % lebih dominan sosial politik, issu sara 88, 60%, Kesehatan 41,20%, Mamin 32, 60%, penipuan keuangan 24, 50%, IPTEK 23, 70%, berita duka 18, 80%, dan lainnya,” paparnya.

Hoax merupakan fenomena global, lanjut dia, di Amerika juga terkena wabah Hoax atau Fake News, sehingga mempengaruhi proses pemilu. Pemerintah Indonesia sendiri dalam meredam potensi konflik telah mendirikan beberapa lembaga.

“CPF dari LIPI, Polhukam-PMK dari Bappenas, TKPP dari Kemenko PMK, P3A-KS dari Kemen PPPA, serta lembaga lainnya yang bertujuan untuk memberikan edukasi demokrasi kebhinekaan dan perdamaian,” terangnya.

Dia mengharapkan media baik koran maupun media online, turut mengkampayekan cerdas bermedia sosial. Menegakkan independensi dan netralitas serta menjauhi sikap partisan.

“Terlebih lagi, dua pekan lalu dilaksanakan deklarasi masyarakat Kalimantan Barat anti hoax,” pungkasnya. (Ian)

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY