KalbarOnline, Sekadau – Bupati Rupinus menghadiri Rapat Kerja Pemerintah dengan Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia, yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, belum lama ini.

Dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, tercatat sekitar 576 kepala daerah hadir dalam RKP tersebut satu diantaranya Bupati Sekadau Rupinus.

Sebelum mendengarkan arahan langsung dari Presiden ke 7 Indonesia tersebut, para kepala daerah terlebih dahulu menyimak paparan singkat dari 3 (tiga) menteri koordinator, yakni menteri koordinator bidang polhukam, menteri koordinator bidang perekonomian dan menteri koordinator bidang PMK.

RKP ini sendiri diadakan setiap tahun, yang mana sebagai upaya pemerintah untuk mengkonsolidasikan seluruh kepala daerah dalam rangka menyukseskan program pembangunan, sehingga dapat mendorong pemerataan ekonomi dan pembangunan diseluruh pelosok indonesia.

Usai mendengarkan arahan dari Presiden, Rupinus mengatakan, beberapa hal penting yang disampaikan presiden adalah mengenai serapan APBD.

Pengelolaan APBD jangan lagi seperti yang dulu, yang harus fokus pada tujuan.

“Misalnya bangun pasar, infrastruktur, jadi hasilnya juga harus nampak, jangan dibagi sedikit-sedikit ke SKPD tapi tidak ada hasilnya,” ujar Rupinus.

Selain itu, Presiden kata Rupinus, juga membahas tentang masalah korupsi, pungli, pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta pelayanan kepada masyarakat harus diperhatikan.

“Nanti akan saya sampaikan kepada pada rapat rapat SKPD didaerah, untuk dapat menekan inflasi, pertumbuhan ekonomi juga kita genjot untuk daerah kita Kabupaten Sekadau,” terangnya.

Selanjutnya, Rupinus juga mengatakan untuk penggunaan dana desa, APBD seharusnya juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya padat karya. Artinya, kata dia, dapat memberi pekerjaan kepada masyarakat.

“Jadi masyarakat ada kerja, dapat uang sehingga ada daya beli masyarakat sehingga uang itu dapat berputar sehingga ada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Itu sesuai arahan pak Jokowi tadi,” jelasnya.

Rupinus juga mangatakan bahwa Pemerintah Sekadau harus memperkuat pengawasan internal didaerah untuk mengantisipasi segala tindak korupsi dan pungli.

“Sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik, karena itu juga arahan dari presiden kita,” tandasnya. (Mus/Hms)