Bawaslu (Foto: Ist)
Bawaslu (Foto: Ist)

KalbarOnline, Singkawang – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalbar menggelar rapat koordinasi pengawasan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Aula Hotel Dangau Resort Singkawang, belum lama ini.

Kegiatan rakor tersebut dihadiri anggota Panwaslu yang berasal dari 14 Kabupaten/Kota yang ada di Kalbar.

“Rakor ini bertujuan untuk mempersiapkan anggota Panwaslu di seluruh Kabupaten/Kota agar dapat melakukan pengawasan terhadap jalannya tahapan-tahapan Pilgub secara maksimal. Meskipun ini bukan merupakan pekerjaan yang mudah bagi teman-teman Panwaslu,” ujar Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Barat, Krisantus Heru Siswanto, seperti dilansir dari Pontianak.tribunnews.com.

Karena itu Bawaslu Kalbar terus melakukan peningkatan kapasitas tahapan demi tahapan Pilgub Kalbar 2018. Dimana tak lama lagi tahapan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) akan segera dimulai, kmudian, tahapan pencalonan.

“Rakor ini juga membahas mengenai tahapan DPT, lalu apa-apa saja yang akan dilakukan Panwaslu disamping DPT ini merupakan tugas dari KPU Provinsi Kalbar untuk melakukan verifikasi terhadap data penduduk. Tentunya kita juga akan mempersiapkan teman-teman untuk melakukan pengawasan,” terangnya.

Pada pengawasannya nanti ia berharap bisa dilakukan dengan metode pengawasan melekat dan dokumen terhadap DPT itu sendiri. Hal ini menurutnya karena pendataan penduduknya dilakukan sampai ke tingkat desa, maka Panwaslu Kabupaten/Kota diharapkan untuk segera mempersiapkan pembentukan Panwascam.

“Karena pengawasan ini bukan hanya fokus pada Kabupaten/Kota saja, tapi juga sampai ke tingkat desa,” jelasnya.

Disamping itu, dia juga mengharapkan agar masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya tahapan-tahapan Pilgub Kalbar. Sehingga ia berharap masyarakat tidak hanya kita jadikan sebagai obyek saja, tapi juga kita jadikan sebagai subyek.

“Diharapkan masyarakat punya kesadaran mengapa dia harus memilih dan apa pentingnya dia memilih. Nah, tentunya ini akan menjadi tugas Bawaslu dan jajaran lewat pusat pengawasan partisipatif yang sudah dicanangkan Bawaslu RI,” imbuhnya.

Bawaslu beserta jajarannya menurut dia juga akan memberikan sosialisasi secara masif terkait dengan apa-apa yang boleh dilakukan dan apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan selama tahapan Pilgub Kalbar berjalan.

“Sosialisasi ini akan kita lakukan secara berjenjang dari mulut ke mulut supaya sampai ke masyarakat. Ini dilakukan, agar jangan sampai terjadi pelanggaran-pelanggaran selama tahapan Pilgub berjalan, intinya kita lebih fokus pada pencegahan bukan kepada penindakan,” tandasnya. (Mur)

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY