BKPSDM Gelar Workshop Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan

KalbarOnline, Pontianak – Sebagai langkah strategis untuk penyelenggaraan penilaian kompetensi serta menyediakan data-data atau profil pejabat yang akan maupun yang sedang menduduki jabatan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pontianak menggelar workshop Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan Manajerial Pejabat Struktural Eselen IV lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak di Hotel Orchardz Gajah Mada, Senin (27/11).

Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menekankan, perlunya perubahan paradigma manajemen kepegawaian, dari yang sebelumnya lebih menekankan pada hak dan kewajiban individu pegawai, ke arah perspektif baru yang lebih menekankan kepada manajemen pengembangan SDM yang strategis.

“Sehingga pengembangan karir ASN didasarkan pada kualifikasi kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan instansi pemerintah,” jelasnya.

Digelarnya workshop ini, lanjutnya, sebagai salah satu tindak lanjut pengembangan kompetensi berbasis hasil asessment kompetensi yang sejalan dengan reformasi birokrasi untuk meningkatkan daya saing aparatur.

Pemetaan pegawai yang meliputi informasi yang berbasis pada aspek potensi dan kompetensi serta ukuran objektif diperlukan untuk mempermudah dalam pengembangan potensi dan karir PNS.

“Profil dapat dimanfaatkan sebagai bahan dalam pendayagunaan dan pengisian setiap jabatan, guna penguatan kepemimpinan birokrasi pemerintah yang profesional serta berkinerja tinggi,” sebut Edi.

Melalui workshop ini pula sebagai bentuk pendidikan dan pelatihan (diklat) ASN yang merupakan salah satu sistem pembinaan pegawai yang terangkum dalam manajemen kepegawaian melalui berbagai macam diklat, diantaranya workshop, bimbingan teknis (bimtek), kursus atau jenis diklat lainnya.

Sumber Daya Aparatur akan mengalami peningkatan kinerja yang semakin profesional untuk melayani kebutuhan masyarakat yang kian berkembang.

“Diharapkan, dengan digelarnya workshop ini, terwujud implementasi manajemen ASN berbasis merit sistem (kualifikasi, kompetensi, dan kinerja) serta meningkatkan kualitas kebijakan dan kepemimpinan dalam birokrasi,” tandasnya. (Fat/Jim Hms)