KalbarOnline, Pontianak – Wakil Ketua DPRD Kalbar Fraksi Gerindra, Suriansyah mengatakan bahwa pihaknya akan segera membentuk panitia khusus (Pansus) untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar Akhir Masa Jabatan 2013-2018.

“Kami akan pelajari berdasarkan RTDND apakah data LKPJ yang disampaikan sudah sesuai atau tidak. Kemudian apakah yang tidak tercapai dari RTDND itu berdasarkan pidato tadi,” ujarnya seperti dilansir dari Pontianak.tribunnews.com.

Setelah itu, kemudian Pansus akan membuat beberapa rekomendasi dan catatan terhadap hal-hal yang belum maksimal dirasakan masyarakat.

“Misalnya harga komoditi karet dan kelapa sawit yang masih sangat rendah. Kemudian terlambatnya pemerintah membangun pelabuhan ekspor yang berakibat pada pajak ekspor dari kelapa sawit tidak kita dapatkan malah didapatkan pelabuhan di luar Kalbar,” ungkapnya.

Selain itu, masih banyak hal lagi misalnya tingkat pelayanan kesehatan masyarakat yang masih belum memuaskan. Pendidikan masih belum memuaskan karena pendidikan di Kalbar masih enam persen artinya setingkat SMP.

Selain itu juga dari sudut harga pembelian pemerintah terhadap komoditi pangan masih rendah. Padahal harga produksi di Kalbar masih tinggi akibat infrastruktur yang masih belum memadai.

Harga eceran tertinggi beberapa produk seperti BBM yang di daerah pedalaman bisa mencapai 25 ribu perliter.

“Hal-hal inilah yang nanti akan kami soroti untuk menjadi masukan dan pertimbangan bagi Gubernur yang akan datang,” tandasnya. (Fai)