Bupati Ketapang, Martin Rantan, Saat Membuka Kegiatan Lokakarya Kepegawaian Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Layanan Publik di Jajaran Pemerintahan Kabupaten Ketapang (Foto: Adi/Hms)
Bupati Ketapang, Martin Rantan, Saat Membuka Kegiatan Lokakarya Kepegawaian Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Layanan Publik di Jajaran Pemerintahan Kabupaten Ketapang (Foto: Adi/Hms)

KalbarOnline, Ketapang – Bupati Ketapang, Martin Rantan, SH, membuka lokakarya bidang pelayanan publik dan pengembangan sumber daya manusia dalam rangka pengelolaan sumber daya aparatur untuk meningkatkan pelayan publik di bidang pendidikan kesehatan pertanian serta pelayanan kecamatan se Ketapang di Pendopo Bupati Ketapang, belum lama ini.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Plh Sekda, Drs Heronimus, Kepala SKPD dan kepala bagian. Peserta lokakarya diantaranya para camat, kepala puskesmas, kepala sekolah se Ketapang

Ketua Panitia, Syamsul Islami mengatakan maksud dan tujuan lokakarya untuk mengidentifikasikan masalah. Kemudian memecahkan atau mencari soluisi terhadap permasalahan yang ada khususnya dalam rangka pengelolaan sumber daya aparatur untuk meingkatkat pelayan publik dibidang pendidikan, kesehatan, pertanian dan pelayanan kecamatan di Ketapang.

“Hasil diskusi diharpakan mendapatkan solusi-solusi yang dituangkan dalam hasil lokakarya ini,” kata Syamsul Islami.

Bupati sebelumnya mencoba mengurai permasalahan kepegawaian dengan melemparkan pertanyaan kepada para peserta. Diantaranya tentang maksud dan tujuan loka karya serta beberbagai masalah dan kendala yang terjadi di lapangan dalam memberikan layanan publik.

Dalam masalah seperti kekurangan tenaga pegawai di kecamatan pedalaman dan dilain wilayah menumpuk di kecamatan kota.

“Bayangkan di SMP 6 Simpang Hulu Kepala sekolah sekaligus megajar dan hanya satu orang PNS, sangat miris sekali mendengar hal ini,” ujar Bupati.

Selain itu masalah dibidang pendidikan ketersediaan tenaga guru yang terbatas, seperti apa yang disampaikan di antara Kecamatn Simpang Hulu dan Benua Kayong terjadi kesenjangan.

“Kita akan melakukan penataan ini supaya pos-pos pelayanan publik terisi baik,” terangnya.

Belum lagi dibidang pertanian Ketapang, masih kekurangan tenaga penyuluh idealnya satu desa satu penyuluh,

“Jangan sampai penyuluh ditempatkan di desa-desa atau kelurhan yang tidak ada lahan pertaniannya. Meskipun kita memang perlu menambah penyuluh pertanian satu desa satu orang,” pinta Bupati.

Masalah kesenjangan penempatan tenaga PNS, isu yang sering mengemuka diungkapkan Bupati seperti bidang kesehatan, yang mana Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan di Kecamatan. Terkait masalah jam buka layanan puskesmas sampai pelayanan tenaga kesehatan yang ramah dan baik.

“Belum lagi tenaga kesehatan di puskesmas tidak cukup, kondisi sarana dan prasarana tidak lengkap itu masalah juga. Tapi masalah ini akan kita bahas setelah kita mempunyai rekomendasi untuk mengatasi beberapa persoalan yang sangat mengemuka itu tadi,” imbuhnya.

Bupati menekan kepada tenaga guru, tenaga kesehatan maupun penyuluh pertanian. Supaya kepala sekolah, kepala puskesmas, kepala BPP jangan takut memberikan laporan kepada inspektorat tentang kinerja PNS dibawah binaannya apabila mendapati PNS yang malas tidak masuk kerja, indisipliner.

“Untuk guru juga sering terjadi dalam satu tahun hanya mengajar bebulan bulan saja banyak meninggalkan tugas, menyambil kerjaan lain tinggal di Ketapang, hal seperti ini harus ada rekeomnedasi dari Sekda, pegawai yang tidak bertugas kita pecat saja,” tegasnya.

Bupati juga menyampaikan bahwa beban pembiayaan urusan kepegawaian seperti gaji dan lain lainnya menelan biaya yang cukup besar dalam APBD kabupaten Ketapang.

“Untuk belanja pembangunan ditahun 2017 ini hanya kurang lebih Rp 600 milyar, dari jumlah APBD Rp 2,1 trilyun, itu artinya biaya sebesar Rp 1,4 trilyun untuk membiayai pegawai dan lain lainnya,” jelasnya.

Melihat terjadi ketidak seimbangan anatar belanja publik dengan apa yang sudah dilakukan PNS terhadap layanan kepada masyarakat tidak seimbang. Sementara untuk masalah di SKPD diungkapkan Bupati ada beberapa paket proyek yang sudah dibayar 100 persen tetapi tidak terlaksana dengan baik, hal ini juga masalah yang sering terjadi.

“Saya sudah diskusi dengan kejaksaan seperti didinas pertanian ada 1170 paket proyek tetapi PPK hanya beberapa orang apakah mampu,diawasi dicek benar benar  jadi 100 persen atau tidak,” tutur Bupati.

Bupati meminta kedepan PPK tidak boleh menangani lebih banyak kegiatan.hal ini harus dilihat rasionya beberapa paket proyek saja yang bisa dilakukan.  Semua permasalahan sumber daya manusia silahkan diungkapkam dalam diskusi diskusi lokakarya, baik dibidang kesehatan pendidikan pertanian.

“Mari kita pecahkan masalah ini bersama sama supaya mendapat solusi dan kualitas kedepan pemerintahan kita lebih baik,” ajaknya.

Dari berbagai masalah yang terjadi diungkapkan perserta lokakarya, ataupun yang telah disampaikan Bupati maka Bupati berharap hasil loka karya ini menjadi sebuah solusi untuk berdiskusikan setelah itu keluar rekomendasi dan masing-masing SKPD melaksanakan rekomendasi tersebut. (Adi/Hms)

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY