Terus Genjot Pembangunan Infrastruktur Jalan

KalbarOnline, Pontianak – Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar, Harisson berkomitmen untuk terus menggenjot pembangunan infrastruktur jalan. Di mana saat ini dari total 1.534 kilometer jalan provinsi yang tersebar di daerah, ada sekitar 20 persen lebih yang masih belum mantap.

Menurut Harisson, jalan-jalan yang menjadi tanggung jawab provinsi itu tidak bisa segera dituntaskan jika hanya mengandalkan APBD Provinsi Kalbar yang minim, melainkan diperlukan bantuan pendanaan dari pusat atau APBN.

“Dengan anggaran APBD kita di level provinsi sebenarnya masih kurang, untuk itu kita terus mengupayakan bantuan dari pemerintah pusat dalam bentuk inpres jalan yang akan kita gunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan provinsi maupun kabupaten/kota,” terang Harisson.

Hal itu disampaikan Harisson dalam momen peringatan HUT Pemprov Kalbar yang digelar di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (29/01/2024).

Harisson pun merasa bersyukur, jika selama banyak pula pekerjaan-pekerjaan yang berhasil dituntaskan berkat keterlibatan banyak pihak.

“Dan tentunya ini berkat dukungan dari semua stakeholder yang selalu mendukung Pemprov Kalbar,” kata Harisson.

Terkait dengan infrastruktur jalan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar, Iskandar Zulkarnaen akan berupaya mewujudkan komitmen Pemprov Kalbar untuk mewujudkan jalan-jalan mantap di daerah.

Iskandari mengakui, kondisi jalan provinsi sepanjang 1.530 Km yang tersebar di 13 kabupaten/kota memang menjadi tantangan dinas PUPR saat ini. Terlebih ruas jalan provinsi itu cenderung terletak di area lokasi perkebunan, sehingga membutuhkan penangan intensif.

“Penanganan jalan tidak bisa bersifat parsial (spot-spot), penanganan harus secara terus menerus untuk mendapatkan fungsi jalan yang maksimal,” ujarnya.

Pada sisi ini, Iskandar sangat setuju dengan Harisson, bahwa guna menciptakan jalan mantap diperlukan anggaran yang tidak sedikit. Karena dengan keterbatasan anggaran, maka capaian jalan mantap akan menjadi lambat.

“Kondisi anggaran terbatas diperlukan strategi penangan jalan mantap, guna mendapatkan dampak ekonomis bagi masyarakat dan daerah, hal ini kita lakukan dengan memaksimalkan anggaran untuk menyelesaikan ruas-ruas jalan provinsi yang pendek sebagai daya ungkit ekonomi di daerah tersebut,” terangnya.

Setelah fokus ke ruas jalan yang pendek, Dinas PUPR Kalbar juga akan melakukan penanganan ruas jalan yang panjang. Selain strategi penanganan yang ada, dirinya juga mengharapkan ada dukungan pusat dalam menyelesaikan jalan mantap di provinsi ini.

“Kita sudah melakukan komunikasi dengan pusat, dan berharap adanya sinergitas pusat dan daerah dalam menyelesaikan konektivitas jalur ekonomi masyarakat, dengan menyelesaikan jalan mantap secara komprehensif tanpa memandang status kewenangan jalan,” ujarnya. (Jau)

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News