Pj Gubernur Harisson Pastikan Angka Inflasi Kalbar Terus di Bawah Nasional

KalbarOnline, Pontianak – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, menghadiri rapat koordinasi mingguan pengendalian inflasi daerah yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian secara virtual, dari Ruang Analisis Data (Data Analytic Room), Kantor Gubernur Kalbar, Senin (22/01/2024).

Rakor ini turut dihadiri perwakilan dari BPS Pusat, Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Bahan Pangan Nasional.

Mendagri dalam kesempatan itu menyampaikan, bahwa tren angka Inflasi secara nasional dari tahun ke tahun (year to year) Desember 2023 terhadap Desember 2022 berada pada angka 2,61%. Sedangkan untuk month to month berada pada angka 0,41%.

“Sebagai gambaran, bahwa inflasi 2,61% secara nasional itu tidak menggambarkan angka yang sama di semua daerah. Untuk daerah yang angka-angka inflasinya berada diatas 2,61% tolong untuk mengambil langkah-langkah intervensi, dicari tahu penyebab kenaikannya,” kata Tito.

Mendagri mengungkapkan, bahwa angka nasional 2,61% ini merupakan penjumlahan atau agregat dari semua lingkup pemerintah pusat dan pemerintah daerah seluruh Indonesia.

“Kita jangan sampai berpuas diri, kita tetap berusaha mengendalikan, dan pengendalian nasional hanya bisa dikerjakan jika dilakukan bersama-sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di 38 provinsi, 98 kota dan 416 kabupaten,” jelasnya.

Usai rakor, Pj Gubernur Harisson mengatakan, bahwa angka inflasi di Kalbar cukup rendah yakni untuk Month to Month dengan nilai 0,56% dan Year to Year pada Desember 2023 dengan nilai 2,02%. Kalbar juga mempertahankan posisi pada 10 provinsi dengan angka inflasi terendah seluruh Indonesia.

“Kalau angka nasionalnya 2,61%, sedangkan Kalbar di bawahnya, (yakni) 2,02%. Nanti pada minggu keempat atau awal bulan akan ada penilaian angka baru dari kemendagri,” kata Harisson.

Dirinya menyebut, bahwa Kalbar akan menambah 2 (dua) kabupaten lagi sebagai acuan perhitungan inflasi, yang mana sebelumnya hanya 3 (tiga) kabupaten/kota yang menjadi perhitungan oleh pemerintah pusat.

“Perhitungan inflasi ini (dari pemerintah pusat) tadinya tiga kabupaten kota (Pontianak, Singkawang dan Sintang), cuma ditambah dua (lagi) yaitu Kayong Utara dan Ketapang. Tentunya kita (Pemprov Kalbar) menjaga semua kabupaten kota se-Kalbar agar tidak terjadi inflasi,” tutupnya.

Rakor pengendalian inflasi ini turut dihadiri oleh seluruh kepala OPD terkait di lingkup Pemprov Kalbar. (Jau)

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News