Kritik Pedas Anggota DPRD KKU, Lantaran Belum Tampak Pembangunan di Kayong Utara

KalbarOnline, Kayong Utara – Sejumlah Anggota DPRD KKU memberikan kritik pedas terhadap OPD seputar pembangunan di Kabupaten Kayong Utara. Kritik itu disampaikan ketika rapat besama mitra kerja di ruang rapat DPRD KKU, Senin, (29/05/2023).

DPRD menilai, bahwa hingga mendekati akhir tahun 2023, belum tampak pembangunan di Kayong Utara. Hal itu disampaikan Anggota DPRD dapil Simpang Hilir, Abdul Zamad.

“Dari Dinas PU rapat kerja Komisi II yang disampaikan kepada saya, saya merasa kecewa, yang sifatnya swakelola, apa saja program yang akan dibangun,” cecarnya.

“Saya sudah memperjuangkan itu, dari Kabupaten Ketapang sampai mekar jadi Kabupaten Kayong Utara, pemda secara utuh tidak menganggarkan jalan Kabupaten Kayong Utara, khususnya Desa Sungai Mata-mata, Jalan Tanjung Pelanduk,” terang Zamad.

Baca Juga :  Peduli Kayong Minta Aparat Perketat Pengawasan Penyaluran BBM di Ketapang

Dirinya berharap, kepada semua dinas terkait agar segera menganggarkan pembangunan di Kabupaten Kayong Utara di tahun 2023.

“Saya berharap kepada semua pihak dinas terkait, kalau memang dana DAK itu agak susah menunggu anggaran dari pemerintah pusat, kita ada dana APBD DAU. Kalau sifatnya lelang mungkin sedikit tertunda, namun program-program pokir dewan itu segera,” tuturnya.

“Kenapa program-program kami yang sudah kami sampaikan ada yang masuk dan ada yang tidak, saya hari ini berkata dalam rapat kerja Pimpinan DPRD bersama Komisi yang sudah disepakati oleh Pemerintah Daerah dan DPRD jangan sampai ada yang kurang,” tukasnya.

Lebih lanjut, Zamad juga mengatakan kepada Kadis Pendidikan agar segera membangun SDN 32 Jelutung, Matan Jaya, Kecamatan Simpang Hilir dan Kayong Utara.

Baca Juga :  Lantik 28 Anggota BPD, Bupati Citra: Tegaskan Sinergi Dalam Membangun Desa

“Kepada Dinas Pendidikan akan dibangun SDN 32 Jelutung. Gelombang tidak ada, tau-tau bangunan di bawah itu roboh semuanya. Saya minta kepada Dinas Pendidikan kalau barang ini tidak dibangun, maka masyarakat (Jelutung, red) mengklaim tidak akan disekolahkan,” katanya.

“Khawatir kalau disekolahkan di tenda, pada saat jam istirahat masuk keluar yang roboh itu takut menimpa siswa-siswi,” pungkasnya.

Oleh karenanya, ia berharap betul agar persoalan ini menjadi perhatian serius dari dinas pendidikan.

“Jadi saya minta kepada Dak Kadis betul-betul ditangani, tahun ini harus dibangun namun anggaran belum disebutkan, ini untuk kepentingan kita bersama 6 lokal itu sudah roboh semua itu,” tutupnya. (Santo)

Comment