Cegah PMI Ilegal Dimulai dari Desa

KalbarOnline, Pontianak – Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mencegah PMI non prosedural (ilegal).

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani menyebut, untuk mencegah semakin banyaknya warga yang pergi ke luar negeri untuk bekerja melalui jalur ilegal, bisa dimulai dari desa. Di mana kepala desa dimintakan untuk lebih peka terhadap warganya yang ingin berangkat ke luar negeri.

“Kepala desa saat memberikan surat keterangan warganya akan ke luar negeri harus dipastikan untuk kebutuhan apa, karena modus operandi ilegal pasti menggunakan visa turis atau ziarah, tidak mungkin visa kerja,” ujarnya usai Rapat Koordinasi Terbatas terkait Perlindungan Migran di Kalbar, Rabu (24/05/2023).

“Visa kerja digunakan hanya untuk yang lewat resmi. Makanya harus dipastikan warga tersebut apakah punya uang yang cukup untuk ke luar negeri. Kalau ini dilakukan dari hulu, ini bisa mengurangi mereka yang akan berangkat ke luar negeri dengan modus ziarah, umroh, turis yang pada akhirnya mereka menjadi non prosedural atau ilegal,” jelas Benny lagi.

Guna mengantisipasi PMI ilegal ini, petugas di lapangan, seperti imigrasi dan aparat penegak hukum, juga diminta untuk tidak menjadi bagian dari sindikat penempatan ilegal.

“Oknum brengsek akan selalu ada di manapun. Ayo kita bersih-bersih secara mendalam. BP2MI juga bersih-bersih, kita fair aja, ada oknum yang masuk dalam sindikat di BP2MI ini. Jadi ini sudah masuk ke kementerian/lembaga termasuk penegak hukum,” ungkapnya.

Benny menyimpulkan, ada empat langkah yang bisa dilakukan untuk mengurangi PMI bekerja di luar negeri lewat jalur ilegal, yaitu dengan sosialisasi yang aktif, diseminasi informasi yang masif, pencegahan yang progresif dan penegakan hukum yang revolutif.

Meski demikian, Benny mengakui, penegakan hukum menjadi masalah yang cukup berat.

“Banyak yang dipenjarakan baru ikan teri padahal bandarnya sudah kita ketahui, modus operandi kita sudah paham, pintu keluar masuk dari darat, laut, udara kita sudah tau, siapa bandarnya bisa terdeteksi, tantangannya emang penegakan hukum,” katanya.

“Penegakan hukum ini harus benar-benar untuk membuktikan negara adil. Negara tidak boleh kalah melawan sindikat, hukum harus bekerja,” tegas Benny.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menginginkan tenaga kerja dari Kalbar yang ke luar negeri terdata dengan jelas, sehingga bisa diketahui apa yang harus dilakukan agar mereka pekerja ilegal menjadi legal.

“Pemilihan-pemilihan ini penting, kalau skill-nya kurang kita tambah kita penuhi. Kalau datanya kita tidak punya tidak jelas itu susah,” sebutnya.

Sutarmidji juga menginginkan semua desa menjadi desa mandiri, sehingga memiliki data yang bagus.

“Pasti datanya bagus. Kalau desa masih sangat tertinggal, berkembang itu susah. Desa maju statusnya maju dan mandiri itu pasti lebih mudah menangani hal-hal seperti ini,” tukasnya. (Indri)

adminkalbaronline

Leave a Comment
Share
Published by
adminkalbaronline

Recent Posts

Pj Gubernur Harisson Harapkan HMI Kuat Secara Intelektual dan Mandiri Secara Finansial

KalbarOnline, Pontianak - Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Harisson menghadiri kegiatan pelantikan pengurus Badan Koordinasi (Badko)…

13 hours ago

Kodim Putussibau Razia Pemain Layangan di Wilayah Putussibau Kota

KalbarOnline, Putussibau - Anggota Kodim 1206/Putussibau beserta Satpol PP Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan razia penertiban…

15 hours ago

Jadi Tuan Rumah, Polda Kalbar Ajak Masyarakat Dukung dan Sukseskan Kejuaraan Proliga Volley 2024

KalbarOnline, Pontianak - Polda Kalbar meminta kepada seluruh masyarakat Kalbar dapat mendukung dan turut memeriahkan…

15 hours ago

Pj Gubernur Harisson Buka Kejurnas Angkat Besi di GOR Pangsuma Pontianak

KalbarOnline, Pontianak - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Harisson membuka kejuaraan nasional (kejurnas) angkat…

15 hours ago

Harisson Lantik Pengurus LPTQ Provinsi Kalbar Periode 2024 – 2029

KalbarOnline, Pontianak - Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Harisson melantik Pengurus LPTQ Provinsi Kalimantan Barat…

16 hours ago

Optimalisasi Peran Tim Pendamping Keluarga Cegah Stunting

KalbarOnline, Pontianak - Peran keluarga perlu dioptimalkan dan menjadi entitas utama dalam pencegahan stunting. Untuk…

16 hours ago