KalbarOnline, Kapuas Hulu – Pemerintah Desa Bungan Jaya, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, yang terdiri dari Kepala Desa (Kades), Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun Nanga Lapung, Temenggung Suku Punan Hovongan, Kepala Adat Desa Bungan Jaya, Kepala Adat Dusun Nanga Bungan dan tokoh masyarakat setempat, melayangkan surat laporan bernomor 02/SL-SB/2023.

Surat laporan yang lengkap dengan logo Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu itu, berjumlah dua lembar, di mana lembar pertama berisi keterangan penutupan lokasi PETI, sedangkan lembar kedua berisi salinan tentang aturan terkait hutan lindung adat.

Adapun surat laporan tersebut, ditujukan kepada Camat Putussibau Selatan, Kapolsek Putussibau Selatan, Koramil Kota Putussibau dan Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK).

Berdasarkan isi dari surat laporan tersebut, menyatakan bahwa, selaku Kepala Desa Bungan Jaya, Ketua BPD Bungan Jaya, Kepala Dusun Nanga Lapung, Temenggung Suku Punan Hovongan, Kepala Adat Desa Bungan Jaya, Kepala Adat Dusun Nanga Bungan dan tokoh masyarakat, melaporkan bahwa telah ditemukan Penambang Emas Tanpa Izin (PETI), yang berlokasi di sungai Holongajon dan hulu Sungai Lapung, di mana lokasi tersebut merupakan hutan lindung tempat cagar budaya dan margasatwa yang dilindungi dari kerusakan lingkungan dan pencemaran air.

Para penambang emas tersebut rata-rata berstatus dari luar Desa Bungan Jaya, di mana berdasarkan penugasan pemeriksaan oleh tim Satgas Adat Desa Bungan Jaya, pada tanggal 16 Januari 2023 lalu, telah ditemukan sejumlah barang bukti, diantaranya beberapa foto dan video di lokasi, beberapa sampel air yang diduga telah tercemar oleh merkuri, satu kampel air raksa yang didapat di tempat pendulangan emas di Sungai Holongajon, foto peralatan kerja, foto lokasi dan sungai, serta video pembacaan putusan aturan kerja di Sungai Lapung dan Sungai Holongajon.

Selain itu, berdasarkan kabar yang beredar, terdapat tiga set gelondong (Mesin Penghancur Batu) yang sedang dalam proses penggunaan di lokasi kerja emas tersebut.

Berdasarkan kabar lainnya pula, terdapat beberapa oknum aparat Desa Kereho beserta Temenggung, terlibat langsung dalam kasus PETI di Sungai Lapung dan Sungai Holongajon.

Keterlibatan oknum aparat Desa Kereho dan Temenggung yang dimaksud adalah tentang penerbitan aturan kerja emas di wilayah Desa Bungan Jaya yang seharusnya tidak terjadi, yang mana akibat dari aktivitas pertambangan emas di Sungai Lapung tersebut, berdampak pada kerusakan hutan dan pencemaran air Sungai Lapung yang dikonsumsi oleh warga masyarakat Desa Bungan Jaya sehari-hari. Selain itu, dampak dari pekerjaan emas tersebut, juga membuat warga masyarakat setempat menjadi resah.

Berdasarkan laporan beserta barang bukti yang dilampirkan tersebut, pihak Desa Bungan Jaya memohon kerjasama dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu beserta para pihak terkait lainnya, agar mengambil langkah tegas, untuk ditangani lebih serius dan bertanggung jawab.

Pihak Desa Bungan Jaya juga dengan tegas meminta kepada pihak-pihak terkait, untuk tidak memberi toleransi kepada para pelaku yang terlibat dalam aktivitas PETI tersebut, karena sebagaimana yang termuat di dalam Surat Keputusan (SK) Hutan Lindung Adat (Hutan Lindung Cagar Budaya dan Marga Satwa Sungai Lapung), wajib dijaga dan dipelihara.

Surat laporan yang masing-masing dilengkapi dengan membubuhkan tanda tangan dan cap (stempel) oleh pihak pelapor tersebut ditembuskan (tembusan) kepada Bupati Kapuas Hulu, Kapolres Kapuas Hulu serta Dandim 1206/Putussibau.

Kepala Desa Bungan Jaya, Timotius Frans, membenarkan adanya surat laporan yang dibuat oleh pihaknya terkait kegiatan PETI di wilayah desanya. Ia mengatakan, surat laporan tersebut telah disampaikannya kepada pihak yang ditujukan, yaitu Forkopimcam Putussibau Selatan.

“Kegiatan PETI ini masuk dalam wilayah kami yaitu Desa Bungan Jaya, tepatnya di Hulu Sungai Lapung. Dusun Nanga Lapung. Namun, orang yang bekerja PETI tersebut merupakan masyarakat yang berasal dari Desa Kereho, yang jumlahnya puluhan orang,” ujarnya, ditemui pada Senin (01/05/2023).

Ia menjelaskan, kegiatan PETI di hulu Sungai Lapung tersebut baru pihaknya ketahui sekitar tiga bulan lalu, namun ia menduga aktivitas PETI tersebut sudah berlangsung sekitar enam bulan.

“Untuk wilayah Nanga Lapung itu sendiri, sebenarnya kami tidak mengizinkan adanya kegiatan PETI, karena wilayah tersebut sudah ada Surat Keputusan (SK) Cagar Budaya, dimana daerah kami ini kan masuk kawasan hutan lindung,” jelasnya.

Dari hasil laporan tertulis yang telah disampaikan kepada pihak Pemerintah Daerah, Lanjut Frans, masalah tersebut akan diselesaikan secara adat Ketemenggungan karena masyarakat Desa Kareho juga mengakui kesalahannya.

“Untuk kegiatan PETI di hulu Sungai Lapung itu sudah dicek, hingga hari ini sudah berhenti, ” paparnya.

Lebih lanjut Frans menyatakan, seandainya kegiatan PETI tersebut tidak segera diketahui oleh pihaknya, maka berdasarkan informasi yang sempat ia dengar, bahwa lokasi tersebut akan digarap dengan menggunakan mesin-mesin atau alat berat.

“Beruntung hal tersebut cepat diketahui, lagipula terkait siapa pemodal dalam kegiatan PETI di hulu sungai Lapung ini kita kurang tahu” tuturnya.

Frans kembali menjelaskan, daerah mereka tersebut termasuk di dalam wilayah (kawasan) hutan lindung, seperti Beringin Jaya, Kereho, Tanjung Lokang, yang lebih dikenal dengan nama Hulu Kapuas, di mana daerah tersebut berada di perhuluan (hulu) Sungai Kapuas, sehingga lebih dikenal dengan sebutan Hulu Kapuas oleh masyarakat, khususnya masyarakat Kapuas Hulu, di mana di daerah tersebut semuanya ada kegiatan PETI.

“Di hulu Kapuas itu memang ada kegiatan PETI, karena sebelum ditetapkannya desa di perhuluan ini sebagai kawasan hutan lindung, masyarakat memang sudah bekerja sebagai penambang emas. Intinya desa kami ini masih ada kegiatan PETI, kemudian Desa Kereho itu informasi yang didapat juga masih berjalan kegiatan PETI,” katanya.

Selaku Kepala Desa, ketika melihat dari aturan yang ada, dirinya kurang mendukung kegiatan PETI di wilayahnya, apalagi daerah perhuluan tersebut sudah ditetapkan sebagai daerah (kawasan) hutan lindung dan ditambah lagi adanya kegiatan PETI.

“Namun, kita juga tidak bisa melarang dan kita juga belum bisa memberikan solusi kepada masyarakat. Sebab, kita juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, terkait hal ini namun belum ada solusi,” ungkapnya.

Di tempat terpisah, Kapolsek Putussibau Selatan, IPTU Egnasius, menyatakan, kegiatan PETI yang ada di wilayahnya tersebut, khususnya di Desa Kereho, pihaknya sudah melakukan tindakan sosialisasi.

“Kita undang dari pihak Desa Kereho, Bungan Jaya dan Tanjung Lokang ke sini, untuk membahas terkait PETI ini. Selain itu, kita juga ada ke Desa Kereho untuk sosialisasi PETI ini,” ujarnya.

Egnasius mengatakan, di wilayah hukumnya tersebut, semenjak dirinya belum menjabat sebagai Kapolsek Putussibau Selatan, kegiatan PETI memang sudah ada.

“Kegiatan PETI itu sudah lama dilakukan masyarakat, terkait apakah lokasi PETI itu masuk dalam kawasan hutan lindung atau bukan, itu bukan kapasitas saya untuk menjawabnya,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan keterangan Kepala Desa Kereho, Tahai Tonyok, yang dimuat di salah satu media online beberapa minggu lalu, mengakui adanya kegiatan PETI di wilayah desa yang dipimpinnya itu, di mana kegiatan tersebut merambah hutan lindung di kawasan tersebut. Ia juga mengatakan bahwa kegiatan PETI di desanya itu dimodali oleh seorang pengusaha di Kabupaten Kapuas Hulu, berinisial AS.

Seorang pemodal yang merupakan pengusaha di Kabupaten Kapuas Hulu tersebut diduga berlindung di Ketemenggungan Uheng Kereho, untuk melakukan kegiatan PETI di kawasan hutan lindung di desa tersebut.

Disebutkan pula, di lokasi pertambangan tersebut pekerjanya didominasi oleh orang dari luar. Selain itu, juga diduga dijaga oleh oknum tertentu. (Tim/Ishaq)