Pengukuhan Kepala BKKBN Kalbar, Sutarmidji Minta Parameter Stunting Masuk dalam Indikator Desa Mandiri

KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengukuhkan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalbar, Pintauli Romangasi Siregar, di Ruang Garuda Gedung Pelayanan Terpadu, Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (03/05/2023).

Sutarmidji dalam sambutannya meminta agar parameter stunting masuk dalam indikator program desa mandiri. Hal itu baik menurutnya guna mempercepat penanganan penyakit stunting di desa-desa.

“Saran saya kedepannya, untuk parameter ukur desa mandiri harus tambah satu indikator. Ataupun kalau tidak ditambah, ada indikator di bidang kesehatan yang diubah, langsung merujuk pada tingkat stunting di daerah atau desa tersebut,” katanya.

Parameter ukur pada stunting tersebut misalnya, jika penyakit stunting di desa itu masih di atas target nasional, maka akan mempengaruhi capaian desa mandiri itu sendiri. Sutarmidji menilai, kalau parameter stunting ini benar-benar jadi indikator, maka kepala desa akan lebih hati-hati.

“Kalau perlu, supaya negara bisa terintegrasi dalam penanganan stunting, indikator-indikator di desa mandiri (masukan) salah satu indikatornya masalah stunting. Lalu desa-desa yang sudah mandiri itu dana desanya ditingkatkan. Jangan dikurangi, selama inikan dikurangi,” kata dia.

Sutarmidji memandang, bahwa dukungan pendanaan yang besar dapat membantu desa-desa mempercepat peningkatan statusnya menjadi desa mandiri.

“Mana ada desa mau jadi mandiri. Misalnya desa berkembang, jadi desa mandiri dana desanya tidak bertambah malah berkurang. Tapi beberapa tahun lalu saya sudah bicarakan ke Pak Menteri, dan akhirnya sekarang tidak lagi (dikurangi), bahkan ada kecenderungan mau ditambah. Sehingga desa-desa itu semangat,” katanya.

Sebelumnya, Sutarmidji juga berharap agar BKKBN terus mempertahankan kinerjanya yang sudah baik dan meningkatkan apa yang belum baik.

“Sebenarnya kita pertama validasi data. Itu satu. Bagusnya itu by name by address. Jadi keluarga-keluarga yang perlu diwaspadai dari sisi ekonomi misalnya, terutama penerima program PKH itu perlu dapat pantauan,” katanya.

Kedua, yakni mengenai peralatan-peralatan yang kaitan dengan parameter ukur, seperti pemeriksaan kehamilan, seperti USG dan lainnya. Kemudian, sosialisasikan terus persoalan stunting kepada masyarakat serta bagaimana cara mencegahnya.

“Apa itu stunting, apa akibatnya dan lain sebagainya, supaya masyarakat tahu. Semuanya harus terlibat. Kalau itu sudah dilakukan, maka saya rasa akan lebih cepat,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala BKKBN Kalbar yang baru, Pintauli Romangasi Siregar menyampaikan, sesuai arahan gubernur bahwa target pertama yang akan dibenahi pihaknya yakni persoalan data, termasuk data mengenai stunting.

“Target pertama kita sesuai arahan Pak Gubernur tadi sudah jelas bahwa kelemahan kita ada di data. Jadi pada Jumat kemarin kita sudah audiensi dengan Dinas Kesehatan Kalbar, dalam waktu dekat ini kami akan coba yang pertama adalah ingin mengetahui sebenarnya data-data stunting ini ada di mana saja dan itu harus dapat yang namanya by name by addres,” terangnya.

Pintauli menyebut, kalau di BKKBN Kalbar saat telah memiliki data berisiko stunting yang dihasilkan dari hasil pendataan keluarga tahun 2022. Namun untuk melengkapi apa yang sudah dilakukan BKKBN, pihaknya tetap akan berkoordinasi dengan dinas kesehatan.

“Artinya dalam waktu dekat ini sudah tahu persis bahwa yang akan kita targetkan dan kita kejar untuk penurunan angka stunting adalah data ibu hamil,” ucapnya.

Data ibu hamil sendiri, lanjut Pintauli, berguna untuk mengetahui apakah ibu hamil ini rajin atau tidak datang ke pusat-pusat kesehatan, bagaimana kesehatan bayi dalam kandungan dan seterusnya.

“Itulah nanti target kami kepada para perguruan tinggi maupun peneliti untuk mengkaji lebih jauh terkait hal-hal apa yang sudah diamanatkan oleh Pak Gubernur yang sebenarnya harusnya bisa kita lakukan,” katanya.

Dirinya berharap, adanya kerjasama yang baik antara BKKBN dengan dinas kesehatan maupun instansi terkait lainnya, dalam rangka mempercepat penanganan masalah di masyarakat.

“Untuk USG dan alat kesehatan itu ada di ranahnya dinas kesehatan, tapi kami akan selalu koordinasi karena dua organisasi ini (BKKBN dan Dinkes) memang tidak boleh terpisahkan, karena memang sudah bisa saling melengkapi, dari data yang harus kita segera selesaikan,” katanya. (Jau)