KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengharapkan kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk lebih memaksimalkan lagi fungsi-fungsi jalur perbatasan agar bisa mendatangkan nilai tambah bagi Provinsi Kalbar, terlebih bagi masyarakatnya di sana.

“Transportasi udara Kuching – Pontianak atau sebaliknya kita harapkan bisa diaktifkan kembali, lalu hal-hal kecil yang bisa menghambat (bisa) diselesaikan,” katanya usai menghadiri Musrenbang RKPD Provinsi Kalbar Tahun 2024, Rabu (12/04/2023).

Dalam musrenbang tersebut, hadir pula Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Zudan Arif Fakrulloh dan Anggota DPR RI dapil Kalbar, Cornelis. Sutarmidji juga berharap agar aspirasi daerah ini dapat segera direalisasikan.

“Kebetulan ada Pak Zudan (BNPP) di sini. Perbatasan ini memang sudah bagus. Terima kasih kepada Pak Gubernur sebelumnya. Pak Cornelis telah berusaha agar bagaimana perbatasan bagus. Sekarang sudah mau diresmikan lagi (PLBN) Jagoi Babang,” katanya.

Kendati demikian, sejauh ini Sutarmidji menilai, bahwa PLBN yang ada memang sudah bagus, namun kembali soal pemanfaatannya, ia merasa masih belum maksimal.

“Cuma manfaatnya terus terang saja, bagi masyarakat Kalbar belum maksimal. Perdagangan masih sifatnya tradisional, karena barang dari kita lansir ke zona bebas, naik ke mobil Malaysia, bawa ke Malaysia. Barang Malaysia lansir ke zona bebas, naik mobil kita lalu dibawa ke tempat kita,” katanya.

“Ini cost (biaya)-nya besar. Kita tidak mampu dengan daya saing barang-barang kita, kalau barang mereka iya bisa di sini. Itu harus diselesaikan. Perdagangan internasional itu urusan kementerian luar negeri, kemudian kedutaan, kemudian dirjen perdagangan luar negeri,” sambungnya.

Sutarmidji berharap, agar hal-hal di atas dapat menjadi perhatian serius oleh pemerintah pusat.

“Ini tidak pernah diselesaikan. Dari tahun ke tahun gitu saja. Aruk itu bahkan nanti ketika kita (pemprov) harus merawat (tapi) hasilnya belum ada. Bahkan beberapa kawasan PLBN itu tidak ada area untuk kawasan industri,” kata dia.

Ia mencontohkan seperti di PLBN Aruk yang bangunannya sudah mentok, karena lahannya sudah tidak ada lagi, sehingga tidak bisa lagi dilakukan pengembang apapun.

“Harus bebaskan lahan (lagi). Kan banyak itu rotan-rotan mentah yang sering ditangkap di Entikong. Kenapa kita tidak tawarkan investor dari Malaysia itu untuk membuka kawasan industri bahan baku rotan? Setengah jadi pun tidak masalah. Supaya ada nilai tambah. Tapi areanya sudah tidak ada, itu yang jadi masalah kita,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris BNPP, Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan, bahwa pihaknya bersama Pemprov Kalbar telah bersepakat untuk melakukan peningkatan di sejumlah pintu masuk perbatasan. Untuk itu, BNPP pun kata Zudan, akan mengkoordinatifkan secara intensif 27 kementerian dan lembaga di Kalbar untuk berada di perbatasan.

“Saya ditugaskan oleh Pak Menteri untuk mendorong 27 kementerian dan lembaga itu lebih masif membangun kawasan perbatasan. Daerah perbatasan di Kalbar tahun 2023 ini, itu ada anggaran yang akan dibawa ke Kalbar itu ada Rp 903 miliar dari rencana alokasi secara nasional sebesar Rp 8,6 triliun,” kata Zudan.

“Ini saya dorong untuk urusan dari pusat dari Kementerian PU, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, agar itu dibawa ke sini (Kalbar). Ini tugas BNPP untuk mengkoordinasikan itu semua,” tambahnya.

Zudan pun berharap adanya dukungan dari segenap pemerintah daerah dalam merealisasikan program-program BNPP ini kedepannya.

“Karena itu mohon dukungan dari Kalbar terutama bupati di 5 daerah perbatasan yakni Kapuas Hulu, Sambas, Sanggau, Sintang dan Bengkayang,” ujarnya. (Jau)