KalbarOnline, Pontianak – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Syarif Amin mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyusun sebanyak hampir 5 ribuan usulan kegiatan pokok-pokok pikiran (pokir) untuk tahun 2024 mendatang.

“Total keseluruhan berjumlah 4.838 kegiatan. Usulan tersebut menjadi prioritas untuk dianggarkan baik melalui APBD tahun anggaran 2024 yang murni maupun perubahan,” kata Syarif dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi Kalbar Tahun 2024, Rabu (12/04/2023).

Syarif mengklaim, bahwa ribuan pokir itu merupakan hasil penelaahan para anggota DPRD yang memuat daftar permasalahan berupa saran dan pendapat yang didasarkan pada hasil penyerapan aspirasi melalui reses, dengar pendapat dengan mitra OPD serta kunjungan kerja dewan dan yang telah telah disinkronkan dengan prioritas pembangunan saat ini.

“Diharapkan dengan hal itu, dalam menyusun musrenbang tahun 2024, pemprov dapat mem-formalisasi RKPD Kalbar 2024 dalam rangka meminimalisir terjadinya perbedaan pandangan antara tuntutan, harapan, kepentingan rakyat dengan program yang telah dicanangkan pemerintah daerah,” katanya.

Syarif pun menerangkan, bahwa pokir-pokir tersebut disusun berdasarkan pedoman penyusunan penelaahan pokok-pokok pikiran yang disahkan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah, tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

“Setiap tahapan musrenbang, di mana di dalamnya terjadi proses negosiasi, rekonsiliasi dan harmonisasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan non pemerintah sekaligus untuk mencapai konsensus bersama mengenai prioritas kegiatan pembangunan yang dilaksanakan tahun 2024,” ujarnya.

Berikut usulan pokir dari masing-masing unsur pimpinan DPRD Provinsi Kalbar melalui fraksi-fraksi tahun 2024:

Fraksi PDIP sebanyak 1.060 kegiatan
Fraksi Partai Golkar sebanyak 484 kegiatan
Fraksi Partai Nasdem sebanyak 612 kegiatan
Fraksi Partai Gerindra sebanyak 704 kegiatan
Fraksi Partai Demokrat sebanyak 489 kegiatan
Fraksi PAN sebanyak 320 kegiatan
Fraksi PKB sebanyak 758 kegiatan
Fraksi PKS dan PPP sebanyak 412 kegiatan

Eskalasi Tahun Politik

Menanggapi banyaknya pokir yang diusulkan oleh DPRD Kalbar, Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Zudan Arif Fakrulloh dalam sambutannya menekankan, bahwa musrenbang sendiri bertujuan untuk mengatur alur urusan pemerintahan agar bisa berjalan dengan baik.

“Kita paham ada urusan absolut yang dikerjakan oleh pusat saja, dan urusan bersama yang dikerjakan pusat, provinsi, kabupaten kota–sampai kemudian urusan asli yang ada di desa maupun tugas pembantuan yang ada di desa,” ujarnya.

Zudan yang hadir di musrenbang dalam rangka mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian itu memahami bahwa penganggaran yang dilakukan oleh DPRD bersama pemerintah daerah tidak terlepas dari proses serta keputusan politik yang ada di pemerintahan itu sendiri. Hanya saja ia menyampaikan, bahwa dinamika politik memang akan semakin tinggi menjelang tahun pemilu 2024.

“Kita paham dinamikanya sangat tinggi karena ini tahun politik, maklum ini tahun politik, beliau-beliau semua DPRD mau duduk lagi gitu kan? Sunnatullah-nya begitu,” sampainya sembari tersenyum.

Oleh karenanya Zudan mengingatkan, agar segala perencanaan pembangunan dan penganggaran yang dilakukan tetap dapat disesuaikan dengan skala prioritas serta dengan memahami masing-masing level kepentingannya.

“Yang penting adalah kita bicara urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan, bagusnya, kalau pokirnya (DPRD) provinsi itu di urusan provinsi, pokirnya kabupaten di urusan kabupaten. Kalau pokirnya provisi (tapi) sampai ke tingkat desa agak susah dieksekusinya. Kita Harus tahu cara membagi urusan pemerintahan,” jelasnya.

Sutarmidji Bakal Tolak Pokir yang Tidak Sesuai

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Kalbar, Sutarmidji secara tegas bakal menolak program pokir yang diusulkan oleh DPRD Provinsi Kalbar jika pokir tersebut tidak memuat dukungan terhadap program pemerintah terkait Indeks Desa Membangun (IDM).

“Siapapun (dewannya) yang mengusulkan pokir, tanpa ada kaitan dengan Indikator Desa Mandiri saya tidak setuju. Mau berkelahi-berkelahilah. Benar. Asal pokir tidak ada kaitan dengan 50 indikator IDM, saya tidak akan setuju. Saya bilang itu keluarkan (dari mata anggaran, red),” tegasnya.

Sutarmidji mengaku agak heran dengan banyaknya kegiatan pokir yang diusulkan oleh DPRD Provinsi Kalbar untuk tahun 2024. Menurut dia, bahkan kegiatan-kegiatan itu lebih banyak daripada yang akan dikerjakan oleh jajarannya di Pemprov Kalbar.

“Saya dengar tadi pokok pikiran dewan, cuman saya pikir tadi lebih banyak pokir dewan dari pada kegiatan kita (di pemprov), ada 4000, lebih banyak kegiatan dewan dari OPD. Yang mana yang salah saya tak tahu tuh,” kata dia.

Sutarmidji pun berharap agar pokir-pokir yang diusulkan para wakil rakyat tersebut telah sesuai dengan mekanisme, aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

“Supaya dari sisi pertanggungjawaban juga, karena dasar aturan (pokir) ada, tapi penjabaran belum rigid (ketat). Sehingga karena saya khawatir, akhirnya kita cantelkan dengan indikator IDM yang 50 itu dan Alhamdulillah hasilnya sebagaimana yang kita capai, kedepannya saya berharap supaya lebih bagus lagi,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, Sutarmidji kembali menekankan soal target pencapaian program desa mandiri di 2024 mendatang. Ia turut mengucapkan terima kasih kepada segenap pihak-pihak yang telah mendukung program desa mandiri selama ini, termasuk dari TNI-Polri.

“Desa mandiri Kalbar sekarang 586, itu capaian yang luar biasa, saya ketika menjadi gubernur bertekad meningkatkan desa mandiri. Alhamdulillah Kalbar sudah tidak ada desa sangat tertinggal, terima kasih bupati wali kota, kodam dan polda atas sinerginya,” sampainya.

“Target saya kalau kita konsisten dengan program, maka desa mandiri kita bisa mencapai seribuan, bahkan Sambas status desanya akan mandiri dan maju, begitu juga Sanggau dan Kubu Raya. Hanya beberapa kabupaten yang masih perlu dipacu,” sambungnya.

Sutarmidji menjabarkan, bahwasanya capaian-capaian itu merupakan hasil dari sinergitas berbagai program yang memang didasarkan pada 52 indikator IDM.

“Sebetulnya kalau kita bicara lingkungan, ekonomi dan sebagainya itu sesuai dengan indikator Indeks Desa Membangun. Parameter ukur Indeks Desa Membangun itukan ada indeks kekuatan sosial, indeks kekuatan ekonomi dan indeks kekuatan lingkungannya,” terangnya.

Di mana menurut Sutarmidji lagi, kalau apa yang menjadi indikator IDM ini benar-benar dipacu, maka seluruh masyarakat Kalbar bisa sejahtera, karena semua yang dibutuhkan masyarakat sudah termaktub di dalam 52 indikator tersebut.

“Kita tak perlu lagi bicara begini begitu. Desa mandiri itu kita nilai, indeks kekuatan lingkungannya pasti bagus. Kenapa kita tidak mulai semuanya dari situ. Alhamdulillah kita sudah lakukan itu,” katanya.

“Termasuk lah tadi pokir dewan, yang menjadi dasar itu indikator IDM. Siapapun yang mengusulkan pokir, tanpa ada kaitan dengan indikator desa mandiri, saya tidak setuju,” tegasnya menekankan.

Jangan-jangan Pokir Dasarnya Keinginan Bukan Kebutuhan

Di luar Forum Musrenbang RKPD Tahun 2024 Provinsi Kalbar, Gubernur Kalbar, Sutarmidji kembali menekankan bahwa setiap program yang disusun haruslah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ia pun khawatir dengan menyinggung soal banyaknya pokir yang diusulkan pihak DPRD Provinsi Kalbar, yang mungkin saja itu merupakan keinginan, namun bukan yang dibutuhkan.

“Ada 4.300 pokir (DPRD tahun 2024) kita (pemprov) belum tentu ada 1.500 (program dari seluruh perangkat daerah), artinya (menyusun pokir) bisa keinginan, itu bukan kebutuhan,” katanya saat diwawancarai KalbarOnline.com.

“Kalau kita (pemprov) menyusun (program) sesuai kebutuhan bukan keinginan. Kebutuhan itu bisa keinginan, tapi belum tentu keinginan itu kebutuhan,” timpal Sutarmidji.

Midji–sapaan karib pria kelahiran Pontianak ini juga kembali memastikan, kalau dirinya hanya akan menyetujui pokir-pokir yang disinergikan dengan indikator dalam IDM. Hal itu juga mengingat dampaknya pada pertanggungjawaban anggaran nantinya.

“Masalahnya pertanggungjawaban anggaran kalau tidak begitu (pokir disinergikan dengan IDM), saya tidak mau,” tegasnya.

Karena hanya dengan sinergi yang baik, kata Midji, terbukti bahwa program desa mandiri berjalan cukup sukses. Yang mana di tahun 2018 hanya ada 1 desa mandiri di Kalbar, namun ini kini jumlahnya sudah mencapai 586 desa mandiri.

“Siapapun yang mengusulkan pokir tanpa ada kaitan dengan indikator desa mandiri saya tidak setuju,” camnya lagi.

Dampak lain dari sangking banyaknya usulan pokir dewan tersebut, menurut Midji, membuat perangkat daerah yang mengurusnya–dikhawatirkan–hanya akan fokus mengurus pokir yang ada, sementara program-program lain justru tidak tereksekusi dengan baik.

“Nanti dinas hanya kerja mengurus pokir saja, tidak ngurus program lain, masalah penyerapan (anggaran) akan lambat. Sekarang saja (April 2023) pokir baru bergerak satu persen saja (serapannya),” bongkar Sutarmidji. (Jau)