KalbarOnline, Pontianak – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menilai perlu adanya pengembangan kawasan-kawasan baru di wilayah Kota Pontianak. Hal itu lantaran Kota Pontianak sebagai ibu kota Provinsi Kalbar terus mengalami kepadatan penduduk.

“Perlu adanya pengembangan kawasan-kawasan baru sehingga kepadatan penduduk tidak menumpuk di satu kawasan,” kata Edi saat memberikan kultum di Masjid Islamiyah, Jalan Imam Bonjol, pada rangkaian Safari Ramadhan, Selasa (28/03/2023) malam.

Ia menyebutkan, saat ini penduduk Kota Pontianak sudah mencapai 673.400 jiwa. Setiap tahun, pertambahan penduduk di Pontianak rerata naik 1,7 persen. Sehingga kota yang luasnya 118,4 meter persegi ini sekarang sudah terasa sempit.

Kawasan-kawasan baru itu pun diharapkan mampu menunjang pengembangan kota yang kian padat. Apalagi hampir tidak ada lahan kosong dengan bentangan yang luas di wilayah Kota Pontianak, terkecuali di Pontianak Selatan dan Utara.

Selain itu, menurut Edi, dengan pertumbuhan penduduk yang kian pesat, tentu menimbulkan permasalahan-permasalahan perkotaan, misalnya produksi sampah yang makin meningkat, limbah kian bertambah, kebutuhan air bersih juga meningkat dan permasalahan perkotaan lainnya.

“Tentunya ini menjadi PR Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak yang harus dituntaskan sehingga memberikan kenyamanan bagi warga maupun lingkungan,” kata Edi.

Demikian pula dengan meningkatnya volume kendaraan bermotor yang melintasi jalan-jalan Kota Pontianak, juga menjadi perhatian Pemkot Pontianak untuk diatasi. Ia berharap nantinya, apabila pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas I selesai dikerjakan dan sudah bisa difungsikan, kemacetan yang terjadi, terutama di Pontianak Selatan dan Timur bisa teratasi.

“Kehadiran duplikasi Jembatan Kapuas I menjadi salah satu solusi mengurai kemacetan antara kedua wilayah itu,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Edi juga menyinggung sejumlah capaian yang diperoleh Pemkot Pontianak sepanjang tahun 2022. Antara lain peningkatan IPM dari 79,93 (2021) ke 80,48 (2022), pertumbuhan ekonomi dari 4,6 (2021) jadi 4,98 (2022), penurunan angka kemiskinan dari 4,58 (2021) menjadi 4,46 (2022), dan tingkat pengangguran dari 12,38 (2021) jadi 9,92 (2022). (Jau)