KalbarOnline, Pontianak – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) lantaran menjadi provinsi tercepat se-Indonesia dalam menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022.

Hal itu disampaikan Anggota VI BPK RI, Pius Lustrilanang dalam rapat Koordinasi Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022 yang digelar di Auditorium BPK, Gedung Tower BPK RI Pusat, Rabu, 29 Maret 2023.

“Secara khusus apresiasi saya berikan kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai provinsi yang pertama kali dapat menyampaikan LKPD Tahun 2022 unaudited kepada BPK,” kata Pius.

Namun demikian, Pius berharap agar hal tersebut diikuti pula dengan meningkatnya penyajian atas laporan keuangan.

Tak hanya itu, Pius juga menekankan agar para pimpinan Kementerian/Lembaga dan Kepala Daerah di lingkungan AKN VI agar terus berkomitmen mengelola keuangan daerah secara akuntabel dan transparan, serta menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Termasuk meningkatkan kualitas SDM pengelola keuangan, menerapkan teknonologi informasi dalam mengelola dan menyusun LKKL/LKPD dan mengelola mandatory spending secara akuntabel dan transparan serta menyampaikan capaian kinerjanya dalam CALK Tahun 2022.

Diwawancarai usai kegiatan, Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan mengungkapkan kebanggaannya atas apresiasi dari BPK RI kepada Pemerintah Provinsi Kalbar dalam menyampaikan laporan keuangan.

“Kita (Pemprov Kalbar) sudah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) beberapa kali dan beberapa wilayah Kalbar juga sudah meningkat dalam penyampaian laporan keuangan. Ini yang akan dipertahankan dan akan lebih kita tingkatkan,” ungkap Wagub.

Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson menyampaikan bahwa Gubernur Kalbar selalu mengarahkan agar jajaran Pemerintah Provinsi Kalbar menyampaikan LKPD secara cepat dengan tetap memperhatikan penyajian atas laporan keuangan.

“Memang Bapak Gubernur selalu mengarahkan kita (jajaran Pemprov Kalbar) untuk selalu cepat menyampaikan LKPD ini. Di samping cepat, kita juga diminta untuk memperhatikan kualitas penyajian laporan keuangan tersebut,” kata Harisson.

Harisson turut meminta Kepala Perangkat Daerah di jajaran Pemprov Kalbar untuk dapat terus mempertahankan capaian tersebut dengan tetap menjaga kualitas penyajian laporan keuangan.

“Setiap Kepala Perangkat Daerah harus benar-benar memperhatikan laporan keuangannya, jangan asal cepat saja tetapi perhatikan mutu dari laporan keuangan tersebut, harus yang akurat,” pungkas Harisson.