KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Sutarmidji mengharapkan Presiden Joko widodo (Jokowi), melalui Inpres penanganan jalan daerah, dapat mengucurkan dana di atas Rp 1 triliun (T) untuk membantu perbaikan jalan-jalan provinsi di Kalbar.

Menurut Sutarmidji, jika pemerintah pusat bersedia membantu di atas Rp 1 T, maka target perbaikan jalan dengan kondisi mantap di Provinsi Kalbar pada tahun 2023 ini dapat mencapai hingga 88 persen.

“Dana Inpres jalan sebesar Rp 1 triliun sampai Rp 1,7 triliun, maka dia (jalan dalam kondisi mantap) bisa mencapai kurang lebih 86 – 88 persen. Mudah-mudahan (alokasinya) bisa dapat di atas Rp 1 triliun,” ujarnya.

Hal ini disampaikan Sutarmidji saat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalbar Tahun Anggaran (TA) 2022, Senin (27/03/2023).

Sutarmidji menyampaikan, karena tanpa bantuan Inpres tersebut, maka kondisi jalan mantap di Provinsi Kalbar hanya bisa mencapai sekitar 80 persen pada tahun 2023 ini. Kendati dirinya juga bersyukur, bahwa peningkatan yang ada ini sudah cukup signifikan dari yang awalnya hanya 49 persen pada tahun 2018 atau saat dirinya baru menjabat sebagai Gubernur Kalbar.

“Tahun 2018 dalam kondisi mantap baru 49 persen, saat ini sudah bisa mencapai 72 persen. Insya Allah di akhir 2023 ini bisa 80 persen. Itu sudah sangat bagus,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Sutarmidji juga menyinggung soal capaian Provinsi kalbar di bidang investasi yang sudah berada di rangking 20 besar se-Indonesia. Ia menyampaikan, andai saja ekspor CPO dapat tercatat sepenuhnya di Kalbar, maka akan sangat baik bagi pertumbuhan ekonomi di provinsi itu.

“Tapi ekspornya yang tercatat di Kalbar baru 20-25 persen saja. Sisanya itu diekspor melalui Riau, Belawan, Batam, melalui Tanjung Perak, Lampung dan lain sebagainya,” kata dia.

Ia mengungkapkan, salah satu kesulitan CPO dapat tercatat penuh di Kalbar, lantaran pelabuhan internasional, Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak, yang berlokasi di Kabupaten Mempawah, belum cukup maksimal. Sehingga masih perlu upaya-upaya agar ekspor CPO lebih banyak lagi yang tercatat melalui pintu ekspor Kalbar. Karena dari sana, daerah bisa mendapatkan pajak ekspornya.

“Jadi belum itu (maksimal). Catatan (ekspor CPO) yang bagus itu di Badau (Kapuas Hulu), karena langsung ke Malaysia, CPO yang diproduksi di Kapuas Hulu itu langsung (ekspor) ke Malaysia lewat Badau,” katanya.

Sebelumnya, terkait dengan LKPJ Gubernur Kalbar TA 2022 sendiri, Sutarmidji menyatakan telah sesuai target, yakni maksimal tiga bulan setelah TA berakhir.

“LKPJ itu tiga bulan maksimal setelah (tahun) anggaran berakhir saya harus sampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2022. Tadi sudah saya sampaikan tinggal dibahas oleh dewan,” katanya. (Jau)