Sutarmidji Kembali Soroti Penanganan Banjir Pemkot Singkawang

KalbarOnline, Singkawang – Gubernur Kalbar, Sutarmidji membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Dekonsentrasi Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, pada Kamis (16/03/2023). Kegiatan ini merupakan salah satu agenda kunjungan kerja gubernur selama di Kota Singkawang.

Dalam kesempatan itu, Sutarmidji kembali menyoroti penanganan banjir di Kota Singkawang. Di mana menurutnya, kajian topografi di Kota Singkawang tidak pernah menjadi perhatian. Bahkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat tidak memiliki data tentang hasil kajian topografi wilayahnya.

“Jadi harus ada (kajian) itu dulu. Maka (Kota) Pontianak itu, dulu setiap bulan 12 (Desember) pasti tergenang, sekarang jarang sekali, hanya sesekali saja, karena siklus. Itu dari sisi pembangunan,” ungkapnya.

Sutarmidji menyarankan, agar Pemkot Singkawang dapat menghitung dengan benar saat melakukan pembangunan drainase. Konektivitas antar saluran, baik primer, sekunder maupun tersier harus diperhatikan.

Selain itu, Pemkot Singkawang juga diminta dapat melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam penanggulangan bencana alam.

“Padahal di Kodam ada data (topografi) itu semua, tinggal Pak Wali (Sumastro) cari saja, dan minta di sana, sehingga drainase tidak salah,” kata dia.

Selain soal penanganan bencana, Sutarmidji juga menekankan hal-hal yang berpotensi menyebabkan bencana di Kota Singkawang yang harus bisa diantisipasi. Salah satunya mengenai tutupan hutan di wilayah perbukitan yang gundul lantaran banyaknya permukiman di kawasan tersebut.

“Jika dibiarkan pemukiman di bukit-bukit, maka bukit itu akan gundul dan banjir akan melanda Singkawang. Karena apa, Singkawang ini dikelilingi bukit dan cekungan,” jelasnya.

Sebelumnya, dalam beberapa pemberitaan, Sutarmidji juga telah memberikan saran pembangunan kepada Pemkot Singkawang, untuk sedapat mungkin menghindari pembangunan di kaki bukit bahkan memapas bukit.

“Saya sudah sering bilang, coba saja lihat file-file berita, tapi itu tadi, gampang saja melihatnya, air yang turun itu lumpur, artinya akibat air hujan turun dari gunung tak tertahan dan resapan air berkurang, pohon juga,” katanya.

Ia juga meminta agar kedepannya pihak BPN dan LHK harus tegas, semua pembangunan harus mengacu pada standar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah disepakati.

“Kajian sudah kan? RTRW kita tidak bisa tolak, tapi waktu mengkajinya harus betul menjadi perhatian, ini kan tidak,” kata dia.

Sebagai kota pelayanan, lanjut Sutarmidji, Pemkot Singkawang diharapkan dapat mengutamakan kenyamanan. Dimana kedepannya, pemkot bisa mempertimbangkan desain pembangunan kota yang nyaman dan aman bagi warganya.

“Singkawang ini dua hal, saluran dan pemukiman di atas bukit, coba lihat. Untuk penertiban di pemda-nya, kalau mau jadi kota jasa yang merupakan pelayanan, pelayanan adalah kenyamanan, jangan sampai hujan saja Singkawang tetap tergenang karena salurannya,” katanya.

“Singkawang ini karena ada bukit pasti ada cekungan, harusnya topografi dilihat, mudah-mudahan bisa ditangani,” pungkasnya.

Menanggapi arahan Sutarmidji, Penjabat (Pj) Wali Kota Singkawang, Sumastro berharap adanya koordinasi yang baik antara Pemprov Kalbar dengan Pemkot Singkawang dalam mencarikan solusi bersama dalam mengatasi masalah bencana alam.

“Kami mencatat, sepanjang 2022 evakuasi yang kami lakukan kepada kelompok masyarakat terdampak banjir sebanyak lima kali. Namun pada 2023, baru berjalan tiga bulan (Maret), sudah dua kali kami harus berhadapan dengan persoalan bencana banjir,” tutur Sumastro.

Ia menyampaikan, bahwa ke depan, Pemkot Singkawang juga akan membentuk sinergi antar pemerintah kabupaten/kota dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kedaerahan.

“Begitu juga mengenai isu infrastruktur, kami sudah berupaya berkoordinasi sehingga hal yang berkaitan dengan pelayanan publik akan semakin baik,” katanya. (Jau)