KalbarOnline, Kapuas Hulu – Hari kedua kunjungan kerja (kunker) Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Sutarmidji di Kabupaten Kapuas Hulu, Senin (13/03/2023), diisi dengan berbagai agenda kegiatan. Setelah membuka Musrenbang RKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 di Kantor DPRD Kabupaten Kapuas Hulu pagi hari, gubernur kemudian melanjutkan perjalanan ke Kecamatan Jongkong dan Selimbau.

Di dua kecamatan itu, gubernur kembali menyerahkan bantuan sosial (bansos) paket bahan kebutuhan pokok dalam rangka pengendalian dan mitigasi dampak inflasi. Di Kecamatan Jongkong, gubernur menyerahkan sebanyak 500 paket bantuan, sedangkan di Kecamatan Selimbau diserahkan sebanyak 300 paket.

Adapun isi paket bahan pangan yang diserahkan tersebut, berupa mie instan, minyak goreng premium, bawang putih, beras dan gula.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Kalbar Sutarmidji berharap agar bansos paket bahan pangan yang diserahkan ini benar-benar bermanfaat dalam pengendalian inflasi. Karena memang di Kabupaten Kapuas Hulu selalu terjadi inflasi yang tinggi, terutama disebabkan transportasi angkutan barang yang jauh dari wilayah kota.

“Ini bantuan dari insentif (pemerintah pusat) karena kita (Kalbar) berhasil menjadi daerah terbaik dalam pengendalian inflasi. Totalnya ada 43 ribu paket (bansos bahan pangan) se-Kalbar,” ungkap Sutarmidji.

Selain itu, gubernur juga menyampaikan beberapa pesan kepada masyarakat. Seperti pentingnya seluruh warga di sana, terdaftar dalam program BPJS Kesehatan. Dan juga kepada para orang tua agar memperhatikan pendidikan anak-anak mereka. Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa, harus bisa bersekolah minimal lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat.

“Masyarakat yang menerima bantuan PKH (Program Keluarga Harapan), harus mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS yang preminya ditanggung pemerintah,” kata Sutarmidji.

Meski misalnya belum ada kuota tambahan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI), tapi setidaknya kata dia, data-data calon penerima harus sudah ada. Karena terkadang pembukaan kuota untuk PBI bersifat dadakan.

“Dadakan dalam arti misalnya ada kuota dari pusat untuk premi BPJS sebanyak 20 ribu orang. Kita mau cari se-Kalbar inikan susah, akhirnya pakai data yang ada, akhirnya yang dekat-dekat saja yang dapat, itu rugi daerah. Makanya daftar saja,” pesannya.

Pemprov saja lanjut dia, selama ini selalu menganggarkan untuk menanggung PBI bagi masyarakat tidak mampu dengan dana mencapai Rp 50 miliar per tahun. “Kemudian dari pajak rokok juga langsung dipotong untuk premi BPJS,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Sutarmidji turut didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar, Harisson, Kepala Disperindag ESDM Kalbar, Syarif Kamaruzaman, Kepala Dinas PUPR Kalbar, Iskandar Zulkarnaen, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kalbar, Herti Herawati, dan Kepala Bappeda Kalbar Sukaliman.

Usai dari Kecamatan Jongkong dan Selimbau, rombongan gubernur kemudian menuju Kabupaten Sintang. Di Sintang, orang nomor satu di Kalbar itu diagendakan membuka Musrenbang RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2024, pada Selasa (14/03/2023). (Jau)