KalbarOnline, Mempawah – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2023.

Kegiatan yang mengangkat tema “Peningkatan Daya Saing Daerah dengan Mewujudkan Masyarakat yang Cerdas, Mandiri dan Terdepan” itu dibuka secara resmi oleh Bupati Mempawah, Erlina di Aula Balairung Setia, Kantor Bupati Mempawah, Jumat (10/03/2023).

penyusunan rencana pembangunan setiap tahunnya merupakan sebuah langkah awal bagi setiap level pemerintahan guna mencapai target kinerja pembangunan yang telah ditetapkan baik dalam target jangka panjang, menengah, maupun tahunan.

Guna mencapai target dimaksud dibutuhkan strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam merangkul seluruh komponen masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan.

“Melalui musrenbang ini, proses penyusunan perencanaan tidak lagi digambarkan, hanya top down namun juga bersifat partisipatif dengan memperhatikan aspirasi dan masukan dari masyarakat,” kata Wagub Ria Norsan.

Penyusunan RKPD Kabupaten Mempawah tahun 2024 merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.

“Dalam musrenbang ini juga akan disepakati program dan kegiatan prioritas daerah yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah pada tahun 2024 nantinya,” ungkap dia.

Dihadapan bupati dan seluruh jajaran Pemkab Mempawah, Wagub Kalbar juga menyoroti beberapa capaian kinerja makro pembangunan Daerah Kabupaten Mempawah yang pada tahun 2022. Misalnya terkait Indikator Pertumbuhan Ekonomi menunjukan nilai yang cukup baik, yakni tumbuh 4,70% jika dibanding kondisi tahun sebelumnya yakni di angka 4,10%.

Kemudian indikator selanjutnya, yakni persentase penduduk miskin sebesar 5,32%, terjadi peningkatan dibanding tahun 2021 sebesar 5,18%, namun masih berada di bawah angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat sebesar 6,73%.

“Tentu dua indikator sektor pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan harus berbanding lurus serta harus dilakukan secara terkoordinasi dengan melibatkan berbagai pihak,” terangnya.

Pada kesempatan ini, Bupati Erlina mengatakan, bahwa terdapat beberapa target kinerja yang telah tercapai. Selama tiga tahun RPJMD Kabupaten Mempawah terdapat sembilan indikator kinerja yang tuntas tercapai dan terdapat sebelas indikator yang belum tercapai.

Hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara termasuk Indonesia dan khususnya di Kabupaten Mempawah.

“Tentu hal ini berdampak cukup signifikan, bahkan menjadi hambatan terhadap pencapaian pembangunan yang ada di Kabupaten Mempawah,” ujarnya.

Dirinya menambahkan, berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik di tahun 2023 terkait capaian kinerja makro yang belum berhasil dicapai diantaranya, pertumbuhan ekonomi dari tahun 2020 hingga tahun 2022 masih dibawah dari yang ditargetkan. Ditambah lagi dengan angka pengangguran terbuka masih mengalami hal yang sama dimana pada tahun 2022, sebesar 4,37% dengan realisasi sebesar 4,48%.

Selain itu, untuk indikator IPM Kabupaten Mempawah pada tahun 2022 menempati posisi kesembilan dari 14 kabupaten/kota dengan angka 66,94%, meningkat dari tahun sebelumnya atau tumbuh sebesar 0,91 poin, yang mana angka capaian ini masih dibawah angka realisasi IPM Kalbar.

“Kita berharap dengan peran seluruh pihak bisa menghasilkan sebuah capaian kinerja yang baik dalam perencanaan pembangunan yang terkoordinasi agar dapat menyelaraskan pembangunan ke arah yang tepat dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Turut hadir pada acara Musrenbang Kabupaten Mempawah, yakni Wakil Bupati Mempawah, Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah, jajaran Forkopimda Kabupaten Mempawah, Kepala Bappeda Provinsi Kalbar, Kepala OPD Kabupaten Mempawah serta seluruh unsur Instansi vertikal yang ada di Kabupaten Mempawah. (Jau)