KalbarOnline, Pontianak – Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, Gusti Hardiansyah menyebutkan, bahwa solusi penggunaan geobag untuk mengatasi masalah banjir tahunan di Kalbar kurang efektif.

Menurutnya, solusi yang lebih cocok ialah dengan melakukan pengerukan di wilayah muara Sungai Kapuas dan daerah aliran sungai-sungai yang ada.

“Setelah kita evaluasi, memang geobang itu kan hanya untuk sementara saja dalam jangka pendek. Kalau dalam konteks di Kalbar ini yang betul itu dikeruk, diturap-turap kalau perlu kan begitu, tapi karena pembiayaannya juga mahal–tapi yang paling penting adalah muara sungai kapuas yang sedimentasi (endapan)-nya harus dikeruk, supaya aliran air itu lebih cepat turun,” terangnya kepada KalbarOnline baru-baru ini.

Gusti yang juga Ketua Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Kalbar itu mengaku setuju dengan statement Gubernur Kalbar, Sutarmidji, yang mendorong agar sesegera mungkin dilakukan pengerukan.

“Jadi sudah dihitung ya–kemarin juga dari Pak Gubernur sudah menyampaikan, kalau beda tinggi dari Kapuas Hulu ke Kota Pontianak–plus minusnya–antara 5 sampai 30-an meter, karena adanya pendangkalan di muara Kapuas itu, menyebabkan (alur sungai) landai,” jelasnya.

“Itu harus dikeruk, ya endak perlu pasang geobag lah, supaya ngalir kan gitu? Kalau kita pasang geobag kan juga kita hanya menahan saja. Kalau untuk jangka pendek, satu bulan dua bulan, mungkin ada efektivitasnya, ibarat kita banjir di rumah, tapi kalau sudah lewat setahun kayak gini, mau tidak mau Kalbar ini harus punya teknologinya tersendiri,” papar Gusti menambahkan.

Ia menjelaskan, teknologi tersebut bertujuan untuk menurunkan kelandaian yang ada di muara Sungai Kapuas, sehingga ada jaminan air bisa cepat mengalir.

“Jadi ada baiknya pemerintah pusat mengkaji secara cermat lagi lah. Karena sesuai dengan kebutuhan di Kalbar, khusus di Sintang, Kapuas Hulu, tidak cocok lah dengan geobag tadi,” jelasnya lagi.

Di luar itu, Gusti mengharapkan adanya aksi nyata segera dari pemerintah pusat melalui kementerian terkait dengan persoalan banjir di Kalbar ini.

“Yang jelas sekarang masih wacana. Artinya dari beberapa pertemuan, lontaran ide-ide itu berkembang di beberapa diskusi. Saya pikir Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, termasuk pemerintah provinsi harus duduk semeja dalam rangka mengatasi persoalan ini,” terangnya.

“Karena ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak. Kita bisa bayangkan, kalau kemarin yang terdampak (korban banjir) itu 200 ribu orang untuk di 5 kabupaten–jadi arahan cepat tanggap itu harus cepat dilakukan,” pungkasnya. (Jau)