KalbarOnline, Pontianak – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bakal menyetop keran ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023 mendatang.

Sekretaris Daerah Kalbar, Harisson mengatakan, penyetopan ekspor bijih bauksit bakal meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara dan daerah. Menurut Harisson, kebijakan ini juga bakal meningkatkan lapangan pekerjaan baru.

“Pemprov Kalbar mendukung pemerintah pusat dan pemerintahan Pak Jokowi untuk tidak mengekspor bahan mentah. Untuk menjadi negara maju, kita harus mengekspor bahan jadi,” kata Harisson kepada wartawan, Senin (13/02/2023).

Selain itu, pelarangan ekspor bijih bauksit bakal meningkatkan nilai tambah. Memang dalam jangka pendek, pendapatan ekspor turun, tapi untuk jangka panjang, pendapatan negara bakal naik berkali-kali lipat.

“Bayangkan saja, bijih bauksit yang diekspor itu berupa tanah, yang artinya dimanfaatkan untuk bauksit hanya satu per sepuluh. Harganya murah. Perbedaan ekspor bahan mentah dengan ekspor alumina itu hampir 19 kali lipat,” ungkap Harisson.

Harisson menyebut, jika masih dalam bentuk bijih, harga jual bauksit di pasaran hanya berada di US$ 18 atau sekitar Rp 279.000 per ton. Harga jual ini akan meningkat usai bauksit dimurnikan menjadi bahan alumina dengan harga jual US$ 350 atau sekitar Rp 5.430.00 per ton

Lebih lanjut, Harisson menerangkan, kebijakan ini juga bakal mendorong perusahaan-perusahaan tambang di Kalbar mendirikan smelter, sehingga dampaknya banyak tenaga kerja yang terserap.

“Tantangannya tentu teknologi untuk pengolahan yang lebih tinggi, harus ada investasi, tapi pasti investor banyak yang tertarik, karena ini potensial,” ungkap Harisson.

Sebagai informasi, Kalbar memiliki bauksit dengan cadangan yang relatif besar. Sebanyak 66,77 persen cadangan bauksit nasional terdapat di Kalbar.

Potensi bauksit di Kalbar terdapat di Kabupaten Pontianak (Mempawah), Kabupaten Sanggau (Tayan), Kabupaten Ketapang, Kecamatan Kendawangan, Kecamatan Sandai dan daerah lainnya. Bauksit di Kabupaten Sanggau memiliki cadangan 1.300 juta ton dan di Tayan dengan cadangan 800 juta ton.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah terus berkomitmen dalam mewujudkan kedaulatan sumber daya alam dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Setelah berhasil dengan larangan ekspor bijih nikel pada Januari 2020, kini Jokowi bakal menerapkan aturan terkait dengan larangan ekspor bijih bauksit.

“Mulai Juni 2023 pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor bijih bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri,” kata Jokowi dalam keterangan pers secara live di Istana Merdeka, Rabu (21/12/2022).

Jokowi mengatakan, melalui industrialisasi bauksit di dalam negeri, Indonesia diperkirakan akan memperoleh pendapatan yang meningkat dari Rp 21 triliun menjadi kurang lebih Rp 62 triliun.

Adapun aturan ini diterbitkan, sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, peningkatan devisa, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

“Oleh karena itu, pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan industri pengolahan sumber daya alam di dalam negeri, ekspor bahan mentah akan terus dikurangi dan hilirisasi berbasis sumber daya alam akan ditingkatkan,” kata Jokowi. (Jau)