KalbarOnline, Pontianak – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menyambut baik kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bakal menyetop keran ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023 mendatang.

Di mana kebijakan tersebut secara otomatis bakal berimbas pada keharusan membangun smelter mandiri untuk melakukan industrialisasi bauksit di dalam negeri.

Gubernur Kalbar, Sutarmidji menyatakan, bahwa pihaknya tetap berkomitmen untuk mengedepankan konsep dan ekosistem ekonomi hijau dalam pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Barat.

Hal itu sebagaimana ditekankan beliau saat membuka kegiatan dialog interaktif dengan tema “Refleksi Pembangunan Kalbar dan Strategi Menghadapi Tantangan Global dalam Pembangunan Ekonomi Hijau” di Aula Garuda, Gedung Pelayanan Terpadu, Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (09/02/2023) kemarin.

Dalam kesempatan itu, Sutarmidji menyatakan bahwa Pemprov Kalbar sangat mendorong adanya pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan konsep ekonomi hijau.

Ia mengungkapkan, konsep ekonomi hijau merupakan upaya transformasi ekonomi Kalbar untuk menjadi daerah yang berkeadilan sosial, inklusif, berdaya saing dan maju, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Adapun bentuk dorongan yang dilakukan Pemprov Kalbar dalam mewujudkan tujuan misi ekonomi hijau yaitu dengan penyelesaian program Forest and Other Land Uses (FOLU) Net Sink.

Tak hanya itu saja, Pemprov Kalbar juga menaruh perhatian terhadap perlindungan dan pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi di dalam pola struktur ruang. Ia pun berharap, dengan pemberhentian ekspor bauksit mentah yang dilakukan oleh pemerintah pusat, maka pembangunan pabrik smelter di Provinsi Kalbar dapat dipercepat.

“Kita berharap dengan disetopnya ekspor bauksit mentah, pembangunan dan produksi pabrik smelter yang ada di Kalbar, sehingga nanti bauksit itu menjadi produk alumina, sehingga nilai ekonomisnya akan tujuh kali lebih tinggi. Dan itu akan menampilkan bagaimana ekonomi Kalbar lebih bagus,” ucapnya.

Dukungan lain yang dilakukan Pemprov Kalbar dalam menata konsep ekonomi hijau tersebut, diantaranya gencar melakukan penanaman mangrove dan gerakan penanaman pohon yang intensif, baik dari tingkat sekolah hingga masyarakat umum.

Selain itu, sebagai wujud konsistensi pembangunan ekonomi hijau pula, Pemprov Kalbar telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu.

“Kita juga melakukan pembangunan Galeri Hasil Hutan dan Hutan Pendopo sebagai pusat promosi pemasaran dan edukasi masyarakat serta pusat pengembangan perhutanan sosial dan pengembangan destinasi ekowisata dan event pariwisata daerah yang inklusif (terbuka),” katanya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi dalam keterangan pers secara live di Istana Merdeka, Rabu (21/12/2022) mengatakan, bahwa pemerintah terus berkomitmen dalam mewujudkan kedaulatan sumber daya alam dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Oleh karenanya, setelah berhasil dengan larangan ekspor bijih nikel pada Januari 2020, kini Jokowi bakal menerapkan aturan terkait dengan larangan ekspor bijih bauksit.

“Mulai Juni 2023 pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor bijih bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri,” ungkap Jokowi.

Jokowi lantas mengatakan, melalui industrialisasi bauksit di dalam negeri, Indonesia diperkirakan akan memperoleh pendapatan yang meningkat dari Rp 21 triliun menjadi kurang lebih Rp 62 triliun.

Adapun aturan ini diterbitkan, sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, peningkatan devisa dan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

“Oleh karena itu, pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan industri pengolahan sumber daya alam di dalam negeri, ekspor bahan mentah akan terus dikurangi dan hilirisasi berbasis sumber daya alam akan ditingkatkan,” kata Jokowi.

Kalbar Bakal Jadi Provinsi Kaya

Menanggapi statemen presiden, Sekretaris Daerah Kalbar, Harisson mengatakan, penyetopan ekspor bijih bauksit bakal meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara dan daerah. Menurut Harisson, kebijakan ini juga bakal meningkatkan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

“Pemprov Kalbar mendukung pemerintah pusat dan pemerintahan Pak Jokowi untuk tidak mengekspor bahan mentah. Untuk menjadi negara maju, kita harus mengekspor bahan jadi,” kata Harisson kepada wartawan, Senin (13/02/2023).

Ia menilai, pelarangan ekspor bijih bauksit juga bakal meningkatkan nilai tambah. Memang, dalam jangka pendek pendapatan ekspor turun, tapi untuk jangka panjang, pendapatan negara bakal naik berkali-kali lipat.

“Bayangkan saja, bijih bauksit yang diekspor itu berupa tanah, yang artinya dimanfaatkan untuk bauksit hanya satu per sepuluh. Harganya murah. Perbedaan ekspor bahan mentah dengan ekspor alumina itu hampir 19 kali lipat,” ungkap Harisson.

Harisson menyebut, jika masih dalam bentuk bijih, harga jual bauksit di pasaran hanya berada di US$ 18 atau sekitar Rp 279.000 per ton. Harga jual ini akan meningkat usai bauksit dimurnikan menjadi bahan alumina dengan harga jual US$ 350 atau sekitar Rp 5.430.00 per ton.

Lebih lanjut Harisson menerangkan, kebijakan ini juga bakal mendorong perusahaan-perusahaan tambang di Kalbar mendirikan smelter, sehingga dampaknya banyak tenaga kerja yang terserap.

“Tantangannya tentu teknologi untuk pengolahan yang lebih tinggi, harus ada investasi, tapi pasti investor banyak yang tertarik, karena ini potensial,” ungkap Harisson.

Sebagai informasi, Kalbar memiliki bauksit dengan cadangan yang relatif besar. Sebanyak 66,77 persen cadangan bauksit nasional terdapat di Kalbar.

Potensi bauksit di Kalbar terdapat di Kabupaten Pontianak (Mempawah), Kabupaten Sanggau (Tayan), Kabupaten Ketapang, Kecamatan Kendawangan, Kecamatan Sandai dan daerah lainnya.

Bauksit di Kabupaten Sanggau memiliki cadangan 1.300 juta ton dan di Tayan dengan cadangan 800 juta ton.

Harap Pertambangan Lain Juga Menyusul

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalbar, Suib menilai, penyetopan keran ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023 mendatang oleh pemerintah pusat merupakan langkah terbaik yang memang sepatutnya dilakukan. Ia pun berharap agar kebijakan ini juga menyasar ke wilayah-wilayah pertambangan lainnya.

“Dalam waktu dekat bukan hanya bijih bauksit, tapi pertambangan-pertambangan lain perlu perhatian. Kalau sektor pertambangan yang ada di Indonesia ini diindustrialisasikan (semua) berbentuk smelter nantinya, saya tidak kebakayang itu semua daerah yang berpotensi mempunyai kekayaan alam pertambangan, itu akan berdampak positif,” ujarnya, Senin (13/02/223).

Tak hanya itu, kebijakan tersebut pun dipastikan bakal berdampak secara multiplier. Dalam artian tak hanya akan meningkatkan pendapatan pajak bagi hasil suatu daerah, tapi juga termasuk peningkatan UKM, pendapatan masyarakatnya, termasuk serapan tenaga kerjanya dan kesejahteraan lainnya.

“(Termasuk) perbaikan infrastruktur di lingkungan atau di daerah yang berpotensi tersebut. Itu semuanya dengan turunannya akan banyak dampaknya dan positif. Segera kita mendorong, mudah-mudahan ini cepat terwujud,” ungkapnya.

Pada tataran legislasi, Bendum Partai Hanura Kalbar itu pun akan berupaya membantu pemerintah pusat mengenai apa saja yang dibutuhkan, demi kelancaran pelaksanaan kebijakan itu di daerah Kalbar.

“Sehingga tujuan pemerintah dalam berkomitmen untuk menyetop ekspor pertambangan ini, bukan hanya bauksit saja, tapi pertambangan lainnya juga cepat disetop, dan kita konsep industrialisasi mandiri, supaya bisa maksimal hasil dan dampak atau manfaatnya terhadap warga yang ada di daerah dan Indonesia secara umum,” paparnya.

Kunci Undang-Undangnya, Biar Tak Diutak Atik

Suib yang merupakan legislator Hanura Provinsi Kalbar daerah pemilihan Kubu Raya dan Mempawah itu mendorong agar pemerintah segera menyusun undang-undang berikut tata aturan teknis dan lainnya terkait kebijakan larangan ekspor bauksit mentah ini.

Ia bahkan meminta agar undang-undang atau aturan tersebut dapat dibuat sedemikian rupa, lalu “kunci” undang-undang dan aturan tersebut, agar tidak dianulir oleh presiden penggantinya.

“Harus dilanjutkan oleh pemerintah berikutnya, jangan hanya pada waktu Presiden Jokowi ini saja, tapi presiden baru yang terpilih saya berharap tetap dilanjutkan komitmen atau kebijakan atau keinginan yang dilaksanakan pemerintah hari ini,” pintanya.

“Jangan hanya gara-gara beda persepsi lalu merubah arah kebijakan sebelumnya. Saran saya pemerintah hari ini membuat aturan yang betul-betul baik dan baku, sehingga tidak segampang membalikkan telapak tangan (untuk merubah kebijakan) kedepanya,” sambung Suib.

Bukan tidak percaya, Suib menekankan bahwa hal itu hanya sebagai antisipasi saja. Dirinya pun yakin–kalau siapapun yang bakal terpilih–hasil pemilu 2024 nantinya, adalah merupakan anak bangsa yang berwawasan maju dan pastinya akan mementingkan kesejahteraan anak bangsa lainnya.

“Saya yakin siapapun pemimpin ke depan akan melanjutkan visi misi atau kebijakan yang berdampak baik terhadap pemerintah,” katanya.

“Karena anak bangsa yang hari ini berkompetisi di pentas politik (nasional), dalam rangka memperebutkan kursi kepemimpinan bangsa ini, adalah anak-anak bangsa yang baik, anak-anak bangsa pilihan, sehingga kesejahteraan masyarakat yang menjadi utama, itu yang dipikirkan mereka. Itu saya yakin,” pungkas Suib. (Jau)