KalbarOnline, Pontianak – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI melalui BPDPKS menggelar kegiatan bertajuk “Satu Sinergi dan Kolaborasi Pemberdayaan UMKM Berkelanjutan”, di Kantor Wilayah Perbendaharaan Kalbar, Rabu (08/02/2023).

Kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya BPDPKS yang notabene merupakan BLU di bawah Kemenkeu RI untuk mendorong penguatan UMKM dan mensosialisasikan kebijakan Kemenkeu RI di wilayah Kalbar.

Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Menkeu RI, Suahasil Nazara dengan dihadiri Gubernur Kalbar, Sutarmidji serta para bupati di Kalbar.

Rangkaian kegiatan itu meliputi seremoni pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan berbagai talkshow dengan mengangkat sejumlah isu, diantaranya talkshow “Segera Lakukan Pemadanan NIK-NPWP” oleh DJP Kalimantan Barat, Lokakarya dan Temu Bisnis UMKM oleh DJBC Kalimantan Bagian Barat, talkshow “Pemberdayaan UMKM dalam Implementasi KKP Domestik oleh DJPb Provinsi Kalbar, talkshow “Lelang dan Amal” oleh DJKN Kalbar serta talkshow UMKM Go Digital oleh BPDPKS.

Dalam kegiatan itu juga ditampilkan booth-booth UMKM binaan Kantor Perwakilan Kemenkeu Wilayah Kalbar dan BPDPKS, antara lain booth DJPB, DJKN, DJBC, DJP, Asosiasi Kelapa Sawit serta booth Kemenkeu satu.

Dalam kesempatannya, Suahasil Nazara menyatakan, Kemenkeu Satu harus menjadi sekretariat bersama wilayah yang berperan sebagai koordinator dari berbagai program strategis kewilayahan, seperti sinergi pemberdayaan UMKM, regional chief economist, joint penerimaan, serta sinergi dengan pihak eksternal.

Ia menerangkan, salah satu komitmen dukungan Kemenkeu RI kepada UMKM di daerah melalui APBN dapat dirasakan melalui skema Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan UMKM.

“APBN hadir melindungi dan mensejahterakan masyarakat dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, ia meminta kepada jajaran Kemenkeu Satu untuk mengangkat marwah kemenkeu di daerah, salah satunya dengan cara memahami urusan daerah, bukan sekadar memahami APBN.

“Pemahaman harus diperkuat, misalnya terkait perekonomian di daerah, APBD, sektor unggulan, tingkat inflasi, tingkat kemiskinan, kondisi perlindungan sosial, kondisi lapangan kerja dan sebagainya, termasuk juga sektor UMKM,” ujarnya.

Kegiatan Kemenkeu Satu ini akan berlangsung di 10 provinsi selama tahun 2023. Kalbar merupakan provinsi pertama bagi terselenggaranya kegiatan Satu Sinergi dan Kolaborasi Pemberdayaan UMKM Berkelanjutan. (Jau)