KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Sutarmidji mengkritisi sejumlah camat di Kabupaten Kubu Raya yang sulit sekali dihubungi. Alhasil sejumlah pembangunan di wilayah tersebut menjadi terhambat, sehingga merugikan masyarakatnya sendiri.

Hal itu disampaikan Sutarmidji saat menyinggung soal rencana pelebaran jalan ke arah Kecamatan Kakap, Kabupaten Kubu Raya yang bakal menjadi akses untuk rencana pembangunan Jembatan Kapuas III. Di mana jalan tersebut akan diperlebar hingga 9 sampai 12 meter.

“Tahun ini (2023), Insya Allah, dari Parit Penjara hingga Pal Lima selesai dengan catatan Pemda Kubu Raya mampu menyelesaikan kios pinggir jalan. Kalau tidak bisa, apa boleh buat,” kata Sutarmidji belum lama ini.

“Saya sudah minta, camatnya susah, ditelpon saja susah mengangkatnya, saya bilang yang repot-repot gitu sudah jangan diurus, kita urus yang mudah koordinasi saja,” timpalnya.

Sutarmidji blak-blakan saja, camat-camat yang payah dihubungi itu antara lain Camat Kakap, Camat Sungai Ambawang dan Camat Kubu.

“(Sewaktu) meresmikan Jembatan Korek (Sungai Ambawang) saya telepon camat delapan kali, masuk tapi tidak diangkat, bagaimana? Kami mau memberikan bantuan pangan kemarin untuk (kecamatan) Kubu, saya telepon tidak diangkat, saya telepon lagi di Kakap sama,” bebernya.

Sutarmidji pun mengaku heran, mengapa camat di daerah tersebut sangat sulit dihubungi, padahal dengan Bupati Kubu Raya sendiri, ia merasa justru lebih mudah untuk berkoordinasi bahkan biasa bertemu.

“Ya sudah saya gampang saja, kalau (penyerahan) paket bahan pokok di situ susah diajak koordinasi, kami pindah tempat lain, apa susahnya, (akhirnya) yang rugikan masyarakatnya,” ungkap Sutarmidji dengan nada kesal.

Berkebalikan dari itu, ia menyebut terdapat beberapa daerah yang mudah berkoordinasi ketika diajak bekerja sama dalam rencana pembangunan jalan. Seperti Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sekadau.

“Yang mudah koordinasi saja urusan saya, yang penting masyarakat menikmati,” katanya.

Sutarmidji pun menegaskan, bahwa dalam sisi pembangunan semua rata berdasarkan skala prioritas dan perhitungan anggaran.

“Bicara masyarakat, saya tidak ada membangun untuk pencitraan (atau) pamor, itu tidak ada, kita bekerja betul-betul untuk kepentingan masyarakat bukan untuk kepentingan lain, tidak ada mikir ini itu, kerja saja,” jelasnya.

Di luar itu, Sutarmidji berharap, para kepala daerah hingga para pejabat di wilayah terkecilnya bisa menjalin kerja sama yang baik dalam rangka menyukseskan program pemerintah, terlebih dalam hal percepatan program serta realisasi anggaran yang ada.

“Kalau saya, jika dari pada (lama) itu bagus kita alihkan ke yang lancar-lancar saja, karena penyerapan anggaran harus cepat,” jelasnya.

Sutarmidji juga mencontohkan, pada program pelebaran Jalan Haji Rais A Rachman Kota Pontianak misalnya–yang secara anggaran–pemprov telah memastikan selalu siap. Hanya saja kendalanya, hingga saat ini pembebasan lahan yang merupakan tanggung jawab Pemkot Pontianak belum tertuntaskan.

“Sudah dianggarkan tapi pembebasannya lama, dari pada (lama) itu selesaikan dulu pembebasannya (lahan), bangun itu gampang,” kata dia (Jau)