KalbarOnline, Pontianak – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson memastikan, bahwa pengalokasian dana yang diperuntukkan bagi program-program pengentasan kemiskinan sudah tepat sasaran dan selalu bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Untuk di Pemprov Kalbar dalam program pengentasan kemiskinan tentunya tidak mengikuti pusat. Kalau pusat ini kan sebenarnya lebih bersifat mencari kebijakan dan solusi, dalam bentuk seminar, workshop yang mengundang (peserta) daerah, pakar atau ahli. Hasilnya itulah yang dikirim ke pemprov, maupun kabupaten/kota,” kata Harisson kepada awak media, Selasa (31/01/2023).

Hal tersebut disampaikan Harisson guna menanggapi isu efektivitas penggunaan yang dihembuskan pemerintah pusat terhadap program-program terkait pengentasan kemiskinan.

Seperti diketahui, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) RI, Azwar Anas sebelumnya sempat menyentil penggunaan anggaran kemiskinan di kementerian dan lembaga saat menghadiri Sosialisasi Permenpan RB No.1/2023 di Jakarta, Jumat (27/01/2023) kemarin.

Menurut Azwar, kalau anggaran yang mencapai hampir Rp 500 triliun itu, justru lebih banyak terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding. Sehingga Menpan RB merasa jika penggunaan anggaran tersebut tidak sejalan dengan target Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

“Untuk di pemprov hingga pemerintah kabupaten/kota program pengentasan kemiskinan selalu bersifat langsung. Program yang dijalankan tidak dalam bentuk seminar atau pertemuan, melainkan kegiatan-kegiatan yang menyentuh sasaran penduduk miskin, dan tersebar di beberapa perangkat daerah terkait,” papar Harisson melanjutkan.

Diantaranya disebutkan dia, seperti pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), yang memiliki program beasiswa untuk menggratiskan iuran sekolah di SMA sederajat negeri. Lalu ada bantuan perlengkapan sekolah, berupa seragam, buku dan lainnya untuk masyarakat miskin.

Contoh lainnya di Dinas Kesehatan, di mana selalu dilaksanakan pelayanan kesehatan di daerah terpencil, atau wilayah penduduk miskin.

Tak hanya itu, pemprov juga disampaikan Harisson, telah membangun fasilitas di RSUD dr. Soedarso dengan sarana yang jauh lebih baik dan lengkap. Semua itu menurutnya untuk melayani masyarakat, termasuk masyarakat miskin yang menjadi fokus atau sasaran pembangunan saat ini.

“Kemudian (Pemprov Kalbar) juga mensubsidi warga PBI (Penerima Bantuan Iuran) untuk BPJS Kesehatan,” timpalnya.

Selain itu, pada Dinas PUPR dan Perkim pula, lanjut Harisson, juga banyak dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang menyentuh masyarakat, dan berdampak pada pengentasan kemiskinan. Seperti perbaikan atau bedah rumah warga yang tidak layak huni dan seterusnya.

“Di PUPR kami bangun infrastruktur jalan, termasuk infrastruktur pertanian. Sehingga itu semua akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Kalbar. Selain itu juga masih banyak lagi program-program yang tersebar di beberapa perangkat daerah lain,” paparnya.

Harisson turut menjelaskan, kalau persentase penduduk miskin Kalbar pada bulan September 2022 angkanya sebesar 6,81 persen, atau meningkat 0,08 poin bila dibandingkan dengan bulan Maret 2022. Sementara jika dibandingkan dengan bulan September 2021, angka tersebut menurun 0,03 poin.

Persentase penduduk miskin itu, kata dia, terdiri dari persentase penduduk miskin perkotaan, yang pada bulan Maret 2022 sebesar 4,44 persen, lalu naik menjadi 4,63 persen pada bulan September 2022. Sedangkan persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2022 sebesar 8,06 persen, naik menjadi 8,10 persen pada bulan September 2022.

Meski demikian, angka kemiskinan Kalbar menurutnya masih jauh di bawah angka nasional. Di mana angka kemiskinan Indonesia tahun 2022 sebesar 9,57 persen, selisih 2,76 poin dari angka kemiskinan Kalbar yang 6,81 persen. Sedangkan dari lima provinsi se-Pulau Kalimantan, Kalbar pun berada di peringkat keempat terendah.

Berdasarkan data, provinsi dengan angka kemiskinan terendah pertama adalah Kalimantan Selatan (Kalsel) sebesar 4,61 persen, kedua Kalimantan Tengah (Kalteng) dengan 5,22 persen, ketiga Kalimantan Timur (Kaltim) sebesar 6,44 persen, keempat Kalbar dengan 6,81 persen, dan peringkat terakhir Kalimantan Utara (Kaltara) sebesar 6,86 persen.

“Intinya kami (Pemprov Kalbar) terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat program-program yang langsung menyentuh masyarakat,” jelasnya.

Terbukti dengan adanya program-program tersebut lanjut dia, angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar mulai merangkak naik dari tahun ke tahun. Di tahun 2018 misalnya, angka IPM Kalbar masih sebesar 66,98, lalu naik di tahun 2019 menjadi 67,65.

“Kemudian di tahun 2020 meningkat lagi menjadi 67,66 dan di tahun 2021 menjadi 67,90. Nah di tahun 2022 lompatannya (IPM Kalbar) cukup baik, IPM Kalbar saat ini menjadi 68,63,” pungkas Harisson. (Jau)