Sebagai Bentuk Apresiasi, Pemprov Kalbar Serahkan Bantuan Ratusan Unit Sepeda Motor ke Desa Berstatus Mandiri

KalbarOnline, Pontianak – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) tahun ini mulai memberikan apresiasi kepada seluruh desa yang sudah berstatus desa mandiri sesuai Indeks Desa Membangun (IDM).

Apresiasi yang diberikan itu berupa bantuan satu unit kendaraan roda dua untuk operasional kegiatan desa. Artinya, total ada 586 sepeda motor yang disiapkan sesuai dengan jumlah desa mandiri se-Kalbar saat ini.

Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengatakan bantuan tersebut bukan untuk kepala desa (kades) pribadi, melainkan untuk keperluan operasional pemerintahan desa.

“Kendaraannya menggunakan ban cangkul, untuk kegiatan di desa. Ini untuk desa, bukan untuk kadesnya,” ungkap Sutarmidji diwawancarai awak media di ruang kerjanya, belum lama ini.

Bagi Midji–sapaan karibnya, desa sangat penting untuk diperhatikan. Soalnya, untuk membangun suatu daerah harus berawal dari desa. Dan selama ini, ia merasa perhatian yang diberikan kepada desa pun sudah cukup banyak diberikan oleh pemprov. Salah satunya lewat program pokok pikiran (pokir) Anggota DPRD yang menyasar ke desa-desa. Meski programnya dari Anggota DPRD, tetapi biayanya berasal dari APBD Provinsi Kalbar.

“Itu APBD provinsi,” jelasnya.

Selain itu, tambah Midji, ada juga program padat karya yang menyasar ke desa-desa. Untuk Kabupaten Kubu Raya misalnya, ada lima lokasi desa yang mendapat program tersebut.

“Itu dari APBD. Kita dapat insentif inflasi, nah itu kita arahkan ke situ (padat karya),” terangnya.

Adapun penyerahan bantuan sepeda motor untuk desa mandiri tersebut, sebagian akan dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Pemprov Kalbar, pada Sabtu 28 Januari 2023. Sebagian lagi dibeli langsung di kabupaten/kota masing-masing, baru kemudian diserahkan ke desa-desa penerima.

“Ulang tahun (HUT Pemprov Kalbar) nanti ada 100 (unit) kami serahkan,” ucapnya.

Midji menerangkan, peningkatan jumlah desa mandiri telah melampaui target lima tahun sesuai RPJMD Kalbar. Dari hanya satu desa mandiri pada tahun 2018, saat ini sudah ada 586 desa mandiri. Bahkan, jumlah 586 desa mandiri itu pun belum termasuk data tahun 2023. Sementara, target lima tahun (RPJMD) sebenarnya hanya 425 desa mandiri.

Ia memperkirakan, total desa mandiri di akhir masa jabatannya nanti bisa mencapai 700-an desa, dari total 2.045 desa se-Kalbar.

“Kalau tahun depan ada 200 lagi tambah desa mandiri, ya pemprov harus siapkan 200 (sepeda motor) apresiasi,” jelasnya.

Dalam rangka percepatan menuju desa mandiri, Midji kurang sependapat jika desa-desa harus melakukan studi banding ke desa-desa di Jawa. Menurutnya, studi banding cukup antar desa se-Kalbar saja, karena sudah banyak desa yang juga memiliki prestasi. Apalagi karakter wilayah antar desa dalam provinsi ini cenderung lebih mirip.

“Padahal di Sambas ada desa yang urutan 16 terbaik dari 74.900 desa di Indonesia. Mengapa kita studi banding ke Jawa atau ke mana-mana?” terangnya.

Tak hanya itu, ada pula desa konstitusi yakni Desa Mekar Sari di Kabupaten Kubu Raya. Desa konstitusi hanya ada lima se-Indonesia. Kemudian ada juga desa antikorupsi di Kabupaten Sekadau.

“Jadi, studi banding di situ saja, mengapa jauh-jauh? Karakteristik desa di Jawa itu beda, mereka (luas wilayahnya) kecil saja. Dalam satu hari, mau tawaf (keliling) 30 kali pun bisa,” pungkasnya. (Jau)