Gubernur Sutarmidji Dorong Pusat Berikan Reward ke Desa yang Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup

KalbarOnline, Pontianak–  Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengutarakan bahwa negara yang bisa menjaga lingkungan hidup akan bisa menguasai ekonomi dunia. Sebab ekonomi hijau atau green economy merupakan menjadi modal pembangunan ekonomi yang didasarkan pada pembangunan berkelanjutan dan pengetahuan ekonomi ekologis atau lingkungan.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalbar saat mendampingi kunjungan kerja Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Bambang Hendroyono di Provinsi Kalbar, Sabtu (21/01/2023) malam, di Hotel Mercure Pontianak.

“Kalau kita bicara lingkungan, saya dari wali kota dulu, meyakini bahwa ke depan itu negara yang bisa menjaga lingkungan hidup dalam bentuk apapun, maka itulah negara yang bisa menguasai ekonomi dunia,” ucapnya.

Ekonomi hijau menurut Sutarmidji mampu menjalankan aplikasi pembangunan berkelanjutan pada semua proses yang melibatkan atau berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan. Di mana saat ini pertumbuhan global, dengan model pembangunan ekonomi konvensional telah menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup, serta adanya kekhawatiran menangani kondisi iklim global yang tidak menentu.

“Saat ini Pemerintah Provinsi Kalbar telah ada aplikasi Sippohon Kalbar, aplikasi ini bisa menghitung jumlah karbon yang ada di Kalbar. Jadi tidak perlu ribet lagi menghitung jumlah karbon yang ada, cukup lewat aplikasi tersebut,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, Sutarmidj pun berharap kepada Sekjen KLHK agar mampu bersinergi dengan Kementerian Desa PDTT dalam menjaga ekosistem lingkungan hidup di daerah. Sebab menurutnya ada beberapa indikator komponen penilaian tingkat kemandirian desa yang bersentuhan dengan lingkungan hidup.

Oleh karenanya pula, bahwa desa dapat ditekankan untuk menjaga dan melestarikan alam yang dimilikinya demi pembangunan berkelanjutan. Kalau perlu, tambah Sutarmidji, desa-desa tersebut dapat diberikan reward khusus oleh pemerintah pusat.

“Seharusnya negara bisa memberikan reward. Saya yakin desa akan bersemangat mempertahankan kelestarian alam dan lingkungan hidup, bahkan bisa menjadi massif dalam pelestarian lingkungan,” tuturnya.

Dalam pertemuan tersebut, KLHK RI juga memberikan piagam penghargaan kepada Lantamal XII Pontianak atas peran aktifnya dalam upaya penyelamatan satwa liar dilindungi dari hasil operasi penyergapan KRI Siribua-859 dan F1QR Lantamal XII Pontianak terhadap kapal berbendera asing di perairan Pontianak beberapa waktu yang lalu. (Jau)