Hadiri Rakornas Kepala Daerah, Gubernur Kalbar: Pacu Pertumbuhan Ekonomi dan Lakukan Digitalisasi di Semua Aspek Pelayanan

KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Sutarmidji menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/01/2023).

Agenda nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) itu membahas berbagai hal termasuk soal ancaman resesi ekonomi.

“Intinya presiden mengingatkan agar tahun 2023 harus hati-hati dan kerja keras, karena dunia dibayangi resesi ekonomi, setidaknya sepertiga kawasan dan itu setara dengan 70 negara (di dunia) terancam,” ungkap Sutarmidji saat dihubungi, Selasa siang.

Untuk itu, Midji–sapaan karibnya mengatakan, pihaknya akan terus memacu pertumbuhan ekonomi dan melakukan digitalisasi dalam semua aspek pelayanan. Termasuk menjaga angka inflasi dengan cara mengikuti perkembangan harga di pasar serta memastikan semua stok bahan pangan tersedia.

“Jika ada komoditi yang mulai merangkak naik, cepat lakukan intervensi, seperti subsidi angkutan dan operasi pasar,” ujarnya.

Para kepala daerah se-Indonesia hadir dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang dipimpin oleh Presiden RI, Joko Widodo, di Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/01/2023). (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Selain itu lanjut dia, presiden juga sempat menyinggung soal angka stunting yang masih tinggi. Serta perlunya upaya-upaya konkret dalam rangka menurunkan angka kemiskinan ekstrem di tanah air.

“Pertemuan (Rakornas) juga diisi pemateri para menteri, diantaranya Menteri ATR/BPN yang mengingatkan daerah untuk segera menyelesaikan Perda (Peraturan Daerah) Rencana Detail Tata Ruang Daerah dan Perda tentang Penggunaan Bangunan Gedung,” jelasnya.

Tak hanya itu, presiden menurutnya juga berharap agar pemerintah kabupaten/kota mengeluarkan kebijakan untuk membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap pendaftaran hak atas tanah pertama. 

Kebijakan itu dinilai penting bagi daerah, untuk percepatan desa, kecamatan, kabupaten/kota serta provinsi lengkap peta bidang tanah.

“Sehingga mafia tanah tak ada lagi dan kita akan mudah cek kepemilikan tanah. Selain itu, masih banyak materi yang disampaikan oleh para menteri,” tutupnya. (Jau)

adminkalbaronline

Leave a Comment
Share
Published by
adminkalbaronline

Recent Posts

600 Pemuda Kalbar Terlibat dalam Aksi Menyala Kakak Asuh Stunting

KalbarOnline, Pontianak - 600 generasi muda dari berbagai komunitas dan organisasi di Kalimantan Barat terlibat…

6 mins ago

Presiden Jokowi Kenakan Wastra Khas Kalbar di KTT World Water Forum

KalbarOnline, Pontianak - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terlihat mengenakan wastra khas Kalimantan Barat (Kalbar)…

9 mins ago

PAN Restui Tjhai Chui Mie Maju Bersama Muhammadin di Pilwako Singkawang

KalbarOnline, Pontianak - DPP Partai Amanat Nasional (PAN) memberikan surat rekomendasi dukungan kepada bakal pasangan…

43 mins ago

Air Terjun Riam Budi: Permata Tersembunyi di Bengkayang yang Wajib Dikunjungi

KalbarOnline, Bengkayang - Air Terjun Riam Budi adalah salah satu destinasi wisata alam yang semakin…

10 hours ago

Pulau Lemukutan: Surga Tersembunyi dengan Keindahan Alam Bawah Laut di Kalimantan Barat

KalbarOnline, Bengkayang - Pulau Lemukutan, sebuah destinasi wisata yang mungkin masih terdengar asing bagi sebagian…

10 hours ago

Menikmati Keindahan Alam dan Sumber Air Bersih di Riam Madi, Bengkayang, Kalimantan Barat

KalbarOnline, Bengkayang - Riam Madi adalah sebuah destinasi wisata yang menggabungkan keindahan alam dengan manfaat…

10 hours ago