Hadiri Rakornas Kepala Daerah, Gubernur Kalbar: Pacu Pertumbuhan Ekonomi dan Lakukan Digitalisasi di Semua Aspek Pelayanan

KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Sutarmidji menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/01/2023).

Agenda nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) itu membahas berbagai hal termasuk soal ancaman resesi ekonomi.

“Intinya presiden mengingatkan agar tahun 2023 harus hati-hati dan kerja keras, karena dunia dibayangi resesi ekonomi, setidaknya sepertiga kawasan dan itu setara dengan 70 negara (di dunia) terancam,” ungkap Sutarmidji saat dihubungi, Selasa siang.

Untuk itu, Midji–sapaan karibnya mengatakan, pihaknya akan terus memacu pertumbuhan ekonomi dan melakukan digitalisasi dalam semua aspek pelayanan. Termasuk menjaga angka inflasi dengan cara mengikuti perkembangan harga di pasar serta memastikan semua stok bahan pangan tersedia.

“Jika ada komoditi yang mulai merangkak naik, cepat lakukan intervensi, seperti subsidi angkutan dan operasi pasar,” ujarnya.

Para kepala daerah se-Indonesia hadir dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang dipimpin oleh Presiden RI, Joko Widodo, di Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/01/2023). (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Selain itu lanjut dia, presiden juga sempat menyinggung soal angka stunting yang masih tinggi. Serta perlunya upaya-upaya konkret dalam rangka menurunkan angka kemiskinan ekstrem di tanah air.

“Pertemuan (Rakornas) juga diisi pemateri para menteri, diantaranya Menteri ATR/BPN yang mengingatkan daerah untuk segera menyelesaikan Perda (Peraturan Daerah) Rencana Detail Tata Ruang Daerah dan Perda tentang Penggunaan Bangunan Gedung,” jelasnya.

Tak hanya itu, presiden menurutnya juga berharap agar pemerintah kabupaten/kota mengeluarkan kebijakan untuk membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap pendaftaran hak atas tanah pertama. 

Kebijakan itu dinilai penting bagi daerah, untuk percepatan desa, kecamatan, kabupaten/kota serta provinsi lengkap peta bidang tanah.

“Sehingga mafia tanah tak ada lagi dan kita akan mudah cek kepemilikan tanah. Selain itu, masih banyak materi yang disampaikan oleh para menteri,” tutupnya. (Jau)

adminkalbaronline

Leave a Comment
Share
Published by
adminkalbaronline

Recent Posts

Pj Bupati Kamaruzaman dan Sekda Yusran Antusias Saksikan Semifinal Indonesia Versus Uzbekistan

KalbarOnline, Kubu Raya - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menggelar nonton bareng (nobar) laga semifinal Piala…

7 hours ago

Optimalkan Pelayanan, Kamaruzaman Teken Kerja Sama dengan Enam Instansi Sekaligus

KalbarOnline, Kubu Raya – Penjabat (Pj) Bupati Kubu Raya, Syarif Kamaruzaman menandatangani kesepakatan bersama dan…

7 hours ago

Warga Padati Halaman Polresta Pontianak, Nobar Indonesia Versus Uzbekistan

KalbarOnline, Pontianak - Ribuan warga Kota Pontianak memadati halaman Polresta Pontianak untuk nonton bareng (nobar)…

14 hours ago

Ribuan Penari Meriahkan Kalbar Menari 2024 di Pendopo Gubernur

KalbarOnline, Pontianak - “Serentak Menari, Bergerak Bahagiakan Bumi” menjadi tema yang diambil dalam peringatan Hari…

14 hours ago

1.085 Atlet Pelajar Siap Berlaga di Popda Kota Pontianak 2024

KalbarOnline, Pontianak – Sebanyak 1.085 atlet pelajar SMP dan SMA se-Kota Pontianak siap berlaga pada…

14 hours ago

Bingkisan Kebahagiaan PLN untuk Warga Kalsel yang Membutuhkan

KalbarOnline.com – Jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 H, PT PLN (Persero) Unit Induk Penyaluran…

15 hours ago