KalbarOnline, Pontianak – Pada tahun 2023 ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar telah mengalokasikan dana senilai lebih dari Rp 700 miliar untuk pembangunan atau peningkatan jalan berstatus jalan provinsi.

Hal itu sebagaimana disampaikan Gubernur Kalbar, Sutarmidji usai menghadiri rapat evaluasi capaian kinerja Pemprov Kalbar tahun 2022, di Ruang Analisis Data Kantor Gubernur Kalbar, Senin (02/12/2022).

“Jalan tahun ini mendapat porsi yang sangat besar, yaitu lebih dari Rp 700 miliar,” kata Sutarmidji.

Sutarmidji menyampaikan, dari semua kabupaten dan kota–tidak termasuk Mempawah–di Kalbar, yang paling besar mendapat jatah pembangunan itu diantaranya jalan di Kabupaten Ketapang, Sintang, Melawi, dan seterusnya.

“Semua jalan itu kita perbaiki, kecuali Mempawah tidak ada jalan provinsi, yang lainnya ada jalan provinsi,” ucapnya.

Sutarmidji pun menargetkan, sebelum masa jabatannya sebagai Gubernur Kalbar berakhir pada 5 September 2023 mendatang, kondisi jalan provinsi dalam posisi mantap sudah harus 80 persen.

“Akhir jabatan saya itu akan 80 persen jalan kondisi mantap, dari 49 persen. Jadi selama saya menjabat, saya bisa meningkatkan status jalan provinsi mantap itu 31 persen. Itu capaian yang sangat besar sebetulnya, karena anggarannya kita terbatas,” terangnya.

Lantaran kondisi APBD Kalbar yang kecil itu, Sutarmidji pun meminta agar masyarakat dapat memahaminya–bahwa penyelesaian target pembangunan jalan tidak bisa dikerjakan sekaligus dalam satu masa kepemimpinan yang hanya 5 tahun saja.

“Tidak semua bisa untuk jalan, kalau semua anggaran untuk jalan, terus pembangunan lain dibiarkan terbengkalai?” ujarnya retorik.

Dirinya berharap, kekurangan pemerintah dari sisi anggaran ini juga dapat dipahami oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Kalbar untuk turut serta membantu memperbaiki jalan-jalan masyarakat.

“Saya berharap, jalan yang belum diaspal, masih tanah, itu perkebunan dan pertambangan yang harus me-manage-nya, kalau tidak, dia tidak boleh lewat jalan yang sudah diaspal,” katanya.

Karena sambung Sutarmidji lagi, kalau semua pembangunan jalan provinsi ini dibebankan kepada Pemerintah Provinsi Kalbar, maka sudah dipastikan tidak akan mampu.

“Kalau kita semua disuruh bangun, dia (perusahan) merusak, apa manfaatnya (investasi di Kalbar)? Masyarakat pun harus gitu (aktif), jangan biarkan, kalau mereka biarkan, hanya berharap dengan pemerintah, ya repotlah,” katanya.

Midji–sapaan akrabnya sudah berhitung, bahwa untuk memperbaiki jalan seluruh provinsi ini, membutuhkan duit setidaknya Rp 7 triliun. Sehingga menurutnya, tidak mungkin ada satupun gubernur yang mampu untuk merealisasikannya, kendati telah menjabat selama 2 periode berturut-turut.

“Endak mungkin dalam satu periode, dua periode, tiga periode, empat periode pun tak mungkin bisa menyelesaikan infrastruktur, karena (banyak) kebutuhan. Kita itu butuh Rp 7 triliun untuk genahkan jalan seluruh Kalbar, jalan provinsi, endak termasuk jalan negara. (Lalu) Duitnya dari mana? Fasilitas-fasilitas lain juga (perlu) dibangun,” kata dia. (Jau)